China Sanksi 7 Pejabat Taiwan, Dicap Sebagai Pejuang Kemerdekaan

BEIJING - China menjatuhkan sanksi termasuk larangan masuk terhadap tujuh pejabat Taiwan dan anggota parlemen yang dituduh sebagai "pejuang kemerdekaan", keputusan yang menarik kecaman dari Taipei.

Sanksi itu datang setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan bulan ini, sebuah perjalanan yang menurut China telah mengirim sinyal yang salah kepada apa yang dilihatnya sebagai pasukan pro-kemerdekaan.

China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan bukan negara yang terpisah. Pemerintah Taiwan membantah klaim China.

Kantor Urusan Taiwan China mengatakan di antara mereka yang terkena sanksi adalah duta besar de facto Taiwan untuk AS, Hsiao Bi-khim, Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan Wellington Koo, dan politisi dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan.



Seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan mengatakan mereka yang terkena sanksi tidak akan dapat mengunjungi China, Hong Kong dan Makau. Perusahaan dan investor yang terkait dengan mereka juga tidak akan diizinkan untuk mengambil keuntungan di China.

"Untuk beberapa waktu, beberapa elemen separatis yang keras, demi kepentingan mereka sendiri, telah berkolusi dengan kekuatan eksternal dalam provokasi yang menganjurkan kemerdekaan Taiwan," tulis kantor berita China Xinhua mengutip juru bicara itu seperti dilansir dari France24, Selasa (16/8/2022).

"Aktivitas mereka menjadi semakin mengerikan selama kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke wilayah Taiwan China, semakin memperlihatkan sifat keras kepala mereka dalam mencari kemerdekaan Taiwan," sambung laporan itu.

Menanggapi hal itu Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pulau itu adalah negara demokrasi yang tidak dapat diganggu oleh China, sementara Dewan Urusan Daratan Taiwan yang membuat kebijakan China mengatakan Beijing berusaha menciptakan antagonisme dan kecemasan.



Wakil Sekretaris Jenderal DPP Lin Fei-fan mengatakan merupakan suatu kehormatan untuk ditambahkan ke daftar sanksi.

"Saya pikir di era ini, sanksi oleh rezim otoriter harus menjadi hiasan bagi anggota dunia bebas, dan itu sangat mulia," tulis Fei-fan di halaman Facebooknya.

Sanksi tersebut akan memiliki dampak praktis yang kecil karena pejabat senior Taiwan tidak mengunjungi China.

Ketujuh orang itu menyusul Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, Menteri Luar Negeri Joseph Wu, dan Ketua parlemen You Si-kun yang sebelumnya dikenai sanksi oleh China.

Pemerintah Taiwan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.