Dianggap Pro Rusia, PM Hungaria Dimasukkan dalam Daftar Musuh Ukraina
loading...
A
A
A
Pada 2016, pejabat Uni Eropa dan kelompok jurnalis mengutuk Mirotvorets karena membocorkan data lebih dari 4.000 anggota staf media dan menuduh mereka “berkolaborasi dengan teroris” karena melaporkan dari Ukraina timur.
Selama bertahun-tahun, situs tersebut telah memasukkan beberapa orang Eropa ke daftar hitam, termasuk mantan kanselir Jerman Gerhard Schroeder dan diplomat Jerman Wolfgang Ischinger.
Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari lalu, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan berakhir pada pengakuan Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Selama bertahun-tahun, situs tersebut telah memasukkan beberapa orang Eropa ke daftar hitam, termasuk mantan kanselir Jerman Gerhard Schroeder dan diplomat Jerman Wolfgang Ischinger.
Rusia menyerang Ukraina pada akhir Februari lalu, menyusul kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan berakhir pada pengakuan Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
(ian)