Putin Keukeuh Tuntut Jaminan Keamanan kepada NATO

MOSKOW - Dalam iklim diplomatik global yang semakin “bergejolak dan tegang”, Rusia perlu menerima jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin .

Dalam pernyataan ucapan selamat yang diterbitkan untuk Hari Pekerja Diplomatik, Putin juga menugaskan pegawai Kementerian Luar Negeri untuk mengejar jaminan komprehensif keamanan Rusia dari NATO.

Presiden Rusia itu mencatat ketegangan yang terus meningkat antara Rusia dan Barat, menyatakan bahwa upaya tambahan dan gigih diperlukan dari pemerintahnya untuk memastikan stabilitas strategis dan melawan ancaman dan tantangan yang muncul.



“Ini terutama termasuk upaya kami untuk menerima jaminan keamanan nasional yang komprehensif dan mengikat secara hukum dari AS dan sekutu NATO-nya,” kata pernyataan itu seperti dikutip dari RT, Jumat (11/2/2022).

Surat itu, yang diarahkan oleh kepala negara Rusia kepada semua diplomat negara itu, juga memuji catatan mulia pengabdian setia kepada Tanah Air Kementerian Luar Negeri.

Diplomasi Rusia telah diuji dalam beberapa bulan terakhir, dalam iklim hubungan yang sulit dengan AS dan anggota NATO lainnya. Pada bulan Desember tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia menerbitkan rancangan dua perjanjian, satu dengan AS dan satu dengan NATO, dengan daftar panjang tuntutan keamanan Moskow. Ini termasuk berakhirnya ekspansi NATO ke timur, penarikan senjata aliansi ke posisi tahun 1997, dan tidak digunakannya senjata serang di dekat perbatasan Rusia.



Bulan lalu, Moskow menerima balasan dari Washington dan Brussel. Menurut Rusia, tanggapan tersebut mengabaikan hampir semua tuntutannya terkait keamanan nasional.

AS telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan bersedia untuk melakukan kesepakatan dengan Rusia, tetapi telah menjuluki beberapa ide dari Moskow sebagai “non-starter,” mencatat bahwa Amerika tidak akan pernah setuju untuk melarang Ukraina bergabung dengan NATO, tetapi akan mempertimbangkan berbagai perjanjian timbal balik tentang rudal dan transparansi pergerakan pasukan.