Kim Jong-un Gelar Pertemuan Besar Partai Berkuasa Korut, Ada Apa?

PYONGYANG - Kim Jong-un , pemimpin Korea Utara (Korut), menggelar pertemuan besar-besaran Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa. Pertemuan ini dimulai hari Senin ketika negara itu menandai 10 tahun Kim berkuasa.

Media pemerintah, KCNA, pada Selasa (28/12/2021) melaporkan pertemuan tersebut seperti forum yang sebelumnya digunakan Kim Jong-un untuk membuat pengumuman kebijakan tahun baru.

Menurut KCNA, pertemuan itu adalah Rapat Pleno ke-4 Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea.



Pertemuan pejabat partai dan pemerintah terjadi saat Korea Utara bergulat dengan krisis ekonomi yang semakin parah yang disebabkan oleh penguncian anti-pandemi, sanksi internasional atas program senjata nuklirnya, dan bencana alam.

Itu juga terjadi ketika Korea Utara menandai peringatan 10 tahun Kim Jong-un mengambil alih komando tertinggi militer setelah kematian ayahnya, Kim Jong-il, pada tahun 2011.

“Rapat paripurna untuk meninjau pelaksanaan kebijakan utama partai dan negara untuk tahun 2021,” bunyi laporan KCNA yang dikutip Reuters.

Pertemuan itu juga akan membahas dan memutuskan kebijakan strategis dan taktis serta langkah-langkah praktis. "Untuk membimbing secara dinamis perjuangan Partai dan rakyat kami untuk mengantarkan periode baru perkembangan konstruksi sosialis ke tahap kemenangan berikutnya," lanjut KCNA.

Saban tahun baru, Kim Jong-un sering membuat pengumuman kebijakan besar. Contoh, pada 2018 dia mengumumkan minatnya untuk mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan.

Pada 2019, dia membahas keinginannya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Kim telah menggunakan pidato sekitar liburan tahun baru di masa lalu untuk membuat tawaran ramah ke AS dan Korea Selatan, tetapi juga untuk mengungkapkan perkembangan senjata nuklir dan rencana militer lainnya,” tulis NK News, sebuah situs berbasis di Seoul yang memantau Korea Utara, kata dalam sebuah laporan hari Senin.

Korea Utara mengatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS dan Korea Selatan, tetapi hanya jika Washington dan Seoul mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri “kebijakan bermusuhan” seperti sanksi dan latihan militer.