Korsel Tingkatkan Anggaran untuk Pantau Berita Palsu Korut
loading...
Ilustrasi
A
A
A
SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan meningkatkan upaya untuk memantau berita palsu di Korea Utara (Korut). Berita-berita palsu itu "mendistorsi lingkungan kebijakan" untuk hubungan antar-Korea.
Seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, Senin (6/12/2021), Majelis Nasional menyetujui anggaran 1,5 triliun won (USD1,27 miliar) untuk Kementerian Unifikasi yang menangani urusan antar-Korea tahun depan. Termasuk 200 juta won (USD170 ribu) untuk meluncurkan program pemantauan baru.
“Program ini disarankan menyusul kebutuhan untuk pemantauan yang lebih sistematis karena seringnya penyebaran informasi palsu tentang Korea Utara pada platform media baru yang menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk distorsi lingkungan kebijakan," jelas juru bicara Kementerian Unifikasi, Lee Jong-joo.
Menurutnya, kementerian akan berkonsultasi dengan para ahli untuk menghasilkan rencana terperinci tentang inisiatif baru. Termasuk siapa yang akan dipercayakan untuk menjalankan bisnis, serta ruang lingkup dan metode kegiatan pemantauan.
Langkah itu adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya kementerian untuk mencegah penyebaran desas-desus tak berdasar di Utara yang tertutup, menyusul peluncuran bagian "tanggapan berita palsu" tahun lalu di situs webnya.
Sementara itu, Lee merujuk pada "artikel spekulatif," ketika ditanya tentang laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Korsel sedang mempertimbangkan untuk mengirim surat dari Presiden Moon Jae-in kepada pemimpin Korut Kim Jong-un untuk membahas desakan Seoul untuk mengumumkan penghentian resmi dengan Perang Korea 1950-1953. "Saya rasa tidak pantas mengomentari artikel spekulatif," katanya.
Seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, Senin (6/12/2021), Majelis Nasional menyetujui anggaran 1,5 triliun won (USD1,27 miliar) untuk Kementerian Unifikasi yang menangani urusan antar-Korea tahun depan. Termasuk 200 juta won (USD170 ribu) untuk meluncurkan program pemantauan baru.
“Program ini disarankan menyusul kebutuhan untuk pemantauan yang lebih sistematis karena seringnya penyebaran informasi palsu tentang Korea Utara pada platform media baru yang menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk distorsi lingkungan kebijakan," jelas juru bicara Kementerian Unifikasi, Lee Jong-joo.
Menurutnya, kementerian akan berkonsultasi dengan para ahli untuk menghasilkan rencana terperinci tentang inisiatif baru. Termasuk siapa yang akan dipercayakan untuk menjalankan bisnis, serta ruang lingkup dan metode kegiatan pemantauan.
Langkah itu adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya kementerian untuk mencegah penyebaran desas-desus tak berdasar di Utara yang tertutup, menyusul peluncuran bagian "tanggapan berita palsu" tahun lalu di situs webnya.
Sementara itu, Lee merujuk pada "artikel spekulatif," ketika ditanya tentang laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Korsel sedang mempertimbangkan untuk mengirim surat dari Presiden Moon Jae-in kepada pemimpin Korut Kim Jong-un untuk membahas desakan Seoul untuk mengumumkan penghentian resmi dengan Perang Korea 1950-1953. "Saya rasa tidak pantas mengomentari artikel spekulatif," katanya.
(esn)
Lihat Juga :
