Korsel dan Indonesia Coba Selesaikan Masalah Jet Tempur KF-21/IF-21

Kamis, 11 November 2021 - 11:22 WIB
loading...
Korsel dan Indonesia Coba Selesaikan Masalah Jet Tempur KF-21/IF-21
Prototipe jet tempur KF-21/IF-X yang dikembangkan Korea Selatan dengan Indonesia. Kedua pemerintah saat ini mencoba menyelesaikan masalah soal nasib pengembangan jet tempur tersebut. Foto/Korea Aerospace Industries
A A A
JAKARTA - Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia mencoba menyelesaikan masalah proyek patungan jet tempur KF-21/IF-21 yang berlarut-larut. Setidaknya 7 negosiator Seoul telah berada di Jakarta sejak Rabu (10/11/2021) untuk berunding.

Pesawat yang dikenal sebagai jet tempur Boramae ditujukan untuk menggantikan pesawat tempur McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan Northrop F-5 milik Angkatan Udara Korea Selatan.

Baca juga: Tegang, China Peringatkan AS Tak Kembali ke Era Perang Dingin

KF-21 Boramae adalah pesawat generasi 4,5 yang setara dengan F-16 Amerika Serikat (AS) yang terbaru. Ini merupakan jet tempur pertama yang dikembangkan di dalam negeri Korea Selatan.

Harapan tinggi bahwa penyelesaian akan dicapai minggu ini setelah pemerintah Indonesia mengirim 30 insinyur ke Korea Selatan pada bulan Agustus, sebuah tanda perhatian baru dari Jakarta terhadap proyek tersebut. Sebelumnya, para insinyur itu dipanggil pulang pada awal pandemi COVID-19.

Kang Eun-ho, kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA)—badan pengadaan senjata negara Korea Selatan—tiba di Jakarta pada Selasa malam dengan enam negosiator.



Negosiasi akan berlangsung dari Rabu hingga Kamis (11/11/2021) sore, dan berlanjut hingga Jumat jika perlu.

Indonesia, menurut laporan surat kabar JongAng Daily, meminta untuk mengurangi bagiannya dalam investasi pengembangan KF-21 sebesar 5 persen dan untuk transfer teknologi lebih dari yang ditetapkan dalam perjanjian awal.

Pengembangan KF-21 telah disebut sebagai proyek militer paling mahal dalam sejarah Korea Selatan, dengan banderol harga sekitar 8,5 triliun won (USD7,8 miliar) untuk pengembangannya saja.
Menurut perjanjian awal, sekitar 1,6 triliun won, atau 20 persen, harus dibayar oleh Indonesia.
Halaman :
Mungkin Anda Suka
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2217 seconds (11.97#12.26)