Perwira Tinggi AU India: Suatu Hari, Kami Akan Kuasai Seluruh Kashmir

NEW DELHI - Seorang perwira tinggi Angkatan Udara India , IAF, mengatakan suatu hari Kashmir yang dikuasai Pakistan akan bergabung dengan negaranya. Pernyataan itu seolah menegaskan klaim New Delhi atas bagian wilayah yang disengketakan.

Meski begitu Marsekal Udara Amit Dev, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Angkatan Udara Komando Udara Barat, mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk merebut Kashmir yang diduduki Pakistan.

Sejak 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali atas Kashmir, wilayah seluas 86.000 mil persegi yang didominasi umat Muslim. Pernah menjadi kerajaan, wilayah itu sekarang dibagi antara dua negara bersenjata nuklir, dan India serta Pakistan sama-sama mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah.



“Semua kegiatan yang dilakukan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Darat India (pada 27 Oktober 1947) menghasilkan jaminan kebebasan bagian Kashmir ini. Saya yakin bahwa suatu hari, Kashmir yang diduduki Pakistan juga akan bergabung dengan bagian Kashmir ini dan kami akan memiliki seluruh Kashmir di tahun-tahun mendatang," kata Marsekal Udara Dev seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/10/2021).

Dev mengatakan bahwa orang-orang di kedua sisi Kashmir memiliki akar yang sama.

"Kami tidak memiliki rencana untuk merebut (Kashmir) saat ini, tetapi, dengan izin Tuhan, itu akan selalu ada karena orang-orang di Kashmir yang diduduki Pakistan tidak diperlakukan dengan sangat adil oleh orang Pakistan," ujarnya.

"Setelah instrumen aksesi ditandatangani dengan Raja Hari Singh pada tahun 1947, kami memindahkan pasukan kami dengan cepat dan lapangan terbang Srinagar diselamatkan, dan setelah itu, kami meluncurkan serangan lebih lanjut dan mendorong militer Pakistan, yang datang sebagai Kabalis (suku), lebih jauh ke belakang," tuturnya.



Dev menekankan bahwa jika PBB tidak melakukan intervensi pada Oktober 1947, mungkin, seluruh Kashmir akan menjadi milik India. Baik India dan Pakistan mengklaim wilayah yang disengketakan berpenduduk sekitar 18 juta orang dengan India mengelola Garis Kontrol wilayah selatan dan Pakistan bagian barat laut. China mengontrol bagian timur Kashmir, yang diterimanya dari Pakistan di bawah perjanjian perbatasan pada tahun 1963.

Kementerian Luar Negeri India pada hari Rabu mengatakan bahwa pengesahan undang-undang perbatasan darat baru oleh China tidak memberikan legitimasi atas apa yang disebut Perjanjian Batas China/Pakistan tahun 1963, yang secara konsisten dipertahankan oleh Pemerintah India adalah perjanjian yang ilegal dan tidak sah.

China mengesahkan "Hukum Batas Tanah" baru pada tanggal 23 Oktober, yang menyatakan bahwa China mematuhi perjanjian yang dibuat dengan atau disetujui bersama oleh negara-negara asing mengenai urusan perbatasan darat.