Jamin Keselamatan, PM Baru Afghanistan Minta Para Pejabat Kabur untuk Pulang

KABUL - Perdana Menteri (PM) baru pemerintah Afghanistan bentukan Taliban , Mullah Mohammad Hassan Akhund, minta para pejabat pemerintah terguling yang kabur ke luar negeri untuk pulang. Dia menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Jaminan itu dia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera yang dilansir Kamis (9/9/2021). Para pejabat pemerintah terguling yang melarikan diri termasuk Presiden Ashraf Ghani.



Mullah Akhund mengatakan pemerintah sementara yang dia pimpin akan menjamin keamanan para diplomat, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan. Dia menekankan bahwa pemerintah Taliban ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya.

Akhund, rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar—pendiri dan pemimpin tertinggi pertama Taliban—mengatakan para pemimpin gerakan itu menghadapi tanggung jawab dan ujian besar terhadap rakyat Afghanistan.

“Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan,” kata Akhund.

"Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini," katanya lagi.

Akhund mengulangi janji pemberian amnesti oleh pemerintah Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat dan pemerintahan yang didukungnya setelah invasi tahun 2001.

“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti ini, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Tapi gerakan ini disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, kami tidak merugikan siapa pun karena tindakannya sebelumnya," katanya.

“Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha untuk membangun sistem Islam,” imbuh dia. "Meminta semua orang untuk berpartisipasi bersama kami dalam hal ini proyek yang diberkati.”

Komentarnya muncul sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan, yang dibentuk secara eksklusif dari anggotanya sendiri dan rekan dekat dan telah mengecualikan perempuan dan faksi politik lainnya untuk memegang posisi apa pun.



Dari 33 pos kementerian yang diumumkan, 14 di antaranya diisi mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001, lima adalah mantan tahanan penjara Teluk Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.

Susunan pemerintah Afghanistan Taliban telah mendapat kritik, di mana warga Afghanistan di Kabul mencatat kurangnya perempuan dan perwakilan etnis karena mayoritas penjabat menteri dan wakil mereka adalah Pashtun meskipun Taliban menjanjikan pemerintah "inklusif".

Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban, Uni Eropa dan PBB telah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru.

AS mencatat bahwa pemerintah transisi Afghanistan yang tidak menyertakan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu.

Taliban mengambil alih ibu kota nasional, Kabul, pada 15 Agustus setelah serangan kilat yang membuat para milisinya merebut sejumlah kota lain. Mereka hanya menghadapi sedikit atau bahkan tanpa perlawanan dari tentara Afghanistan saat AS dan NATO menarik pasukan mereka.

Pada hari Selasa, Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhunzada, dalam pernyataan publik pertamanya sejak perebutan Kabul, mengatakan bahwa Taliban berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

“Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum Syariah di negara ini,” kata Akhunzada.

Dia mengatakan kepada rakyat Afghanistan bahwa kepemimpinan baru akan memastikan "perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng"."Orang-orang tidak boleh mencoba meninggalkan negara ini," katanya.

“Imarah (Emirat) Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun,” katanya. “Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem dan Afghanistan dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang.”