Pasukan Khusus Guinea: Presiden Conde Sudah Digulingkan

CONAKRY - Pasukan khusus Guinea menyatakan telah menggulingkan Presiden Alpha Conde yang sudah lama menjabat, pada hari Minggu. Mereka juga mengatakan telah membubarkan pemerintah dan konstitusinya serta menutup perbatasan darat dan udara.

Ketika PBB dan Nigeria—kekuatan dominan di kawasan Afrika Barat—mengutuk setiap pengambilalihan kekuasaan secara paksa, kepala pasukan khusus Guinea, Mamady Doumbouya, mengatakan "kemiskinan dan korupsi endemik" telah mendorong pasukannya untuk mencopot Conde dari jabatannya.



“Kami telah membubarkan pemerintah dan lembaga-lembaga,” kata Doumbouya di stasiun televisi pemerintah, membawa bendera nasional Guinea dan dikelilingi oleh delapan tentara bersenjata lainnya. “Kami akan menulis ulang konstitusi bersama," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (6/9/2021).

Tembakan dan pertempuran pecah di dekat istana presiden di ibu kota, Conakry, pada Minggu pagi. Beberapa jam kemudian, video yang dibagikan di media sosial, yang belum bisa diverifikasi secara independen menunjukkan Conde di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh tentara pasukan khusus.

Conde, yang keberadaannya tidak jelas, memenangkan pemilihan presiden untuk masa jabatan ketiga pada Oktober setelah mengubah konstitusi untuk memungkinkan dia mencalonkan diri lagi.

Hal itu menyebabkan protes keras dari oposisi, dan dalam beberapa pekan terakhir pemerintah telah meningkatkan pajak secara tajam untuk mengisi kembali kas negara dan menaikkan harga bahan bakar sebesar 20 persen, menyebabkan frustrasi yang meluas.

Ketika Doumbouya mengeklaim telah menggulingkan Presiden Conde, kementerian pertahanan setempat mengatakan serangan terhadap istana kepresidenan telah berhasil dihalau.



Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia mengutuk keras "pengambilalihan pemerintah secara paksa" dan menyerukan pembebasan segera Conde.

Kementerian Luar Negeri Nigeria mengatakan "kudeta nyata" Guinea melanggar aturan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), dan menyerukan pemulihan tatanan konstitusional.

Video yang dibagikan di media sosial sebelumnya menunjukkan kendaraan militer berpatroli di Conakry, dan satu sumber militer mengatakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan daratan ke lingkungan Kaloum, tempat istana dan sebagian besar kementerian pemerintah berada, telah ditutup.