KTT ASEAN Berakhir, Pemuda Perindo: Indonesia Harus Berani Tampil Atasi Krisis Politik & Kemanusiaan Myanmar

JAKARTA - DPP Pemuda Perindo memberikan sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021 di Jakarta yang berakhir Sabtu (24/4/2021) malam.

Utamanya, terkait dengan krisis politik dan persoalan kemanusiaan di Myanmar yang dilakukan junta militer. Pertama, Pemuda Perindo menginginkan Indonesia harus memainkan peranan dalam politik regional Asia Tenggara, khususnya sebagai inisiator dan mediator dalam membantu krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Kedua, meskipun terdapat prinsip non interference (tidak campur tangan) tapi Indonesia perlu tampil terkait dengan krisis politik Myanmar sebagai isu regional yang menyangkut tentang hak asasi manusia dan hak kemanusiaan. Karena lebih dari 700 orang telah terbunuh di bawah komando Tadmadaw Jenderal Min Aung Hlaing," ungkap Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra, Selasa (27/4/2021).

Ketiga, meski ASEAN tidak dapat memberikan tekanan dan paksaan secara langsung bagi Myanmar. Namun, ASEAN perlu bersandar pada nilai-nilai yang konstruktif dalam memberikan solusi-solusi alternatif untuk memberhentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh junta militer kepada warga sipil di Myanmar.

Keempat, kendati ASEAN telah mengeluarkan konsensus bagi masalah Myanmar dan telah diterima oleh Jenderal Min Aung Hlaing, namun yang paling penting bagaimana memastikan konsensus itu dan agenda perdamaian untuk internal Myanmar itu berjalan untuk jangka masa panjang. "Di sini peran Indonesia harus tampil menjadi penyelesaian masalah untuk persoalan ini," ungkap Effendi.

Kelima, tentu harapannya Indonesia bersama negara-negara ASEAN lain harus mampu menjadi penengah atau mediator dalam penyelesaian konflik-konflik yang melibatkan kawasan Asia Tenggara dengan mengikuti aturan-aturan main yang ada dalam piagam ASEAN, khususnya untuk tidak menggunakan kekerasan.

Keenam, Pemuda Perindo menekankan pentingnya permasalahan dan isu-isu kekerasan terhadap sipil di Myanmar bisa dihentikan segera. ASEAN perlu memastikan konsensus itu diikuti dan dipatuhi oleh aktor-aktor politik termasuk militer di Myanmar. "Agar kondisi politik keamanan regional Asia Tenggara menjadi lebih stabil dan harmonis," jelas Effendi.

Diketahui, dalam KTT ASEAN disepakati lima konsensus, yakni kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.