Selama Masa Lockdown, KDRT di Malaysia Meningkat
Minggu, 19 April 2020 - 03:00 WIB
loading...
Ilustrasi
A
A
A
KUALA LUMPUR - Kelompok-kelompok hak asasi perempuan menunjukkan bahwa di masa lockdown, perempuan dan anak-anak di Malaysia menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan dalam rumah tangga. Status lockdown melarang warga Malaysia meninggalkan rumah mereka, kecuali untuk membeli makanan, dalam keadaan darurat, atau mengakses perawatan kesehatan.
Aktivis kekerasan dalam rumah tangga, Farah Hanim telah melaporkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di proyek perumahan federal di luar Kuala Lumpur, tempat dia bekerja.
"Saya telah menerima lebih banyak panggilan untuk bantuan. Ini mungkin karena kepadatan tempat tinggal, hilangnya pendapatan karena pekerja terpaksa tinggal di rumah, dan selanjutnya kekurangan makanan dan persediaan penting lainnya," ucap Farah, seperti dilansir South China Morning Post.
Polisi menerima 5.421 laporan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018. Sementara itu, pemerintah telah mengungkapkan bahwa hotline kesejahteraannya melihat 57 persen lonjakan panggilan sejak pembatasan gerakan negara dimulai pada pertengahan Maret, meskipun telah menyatakan bahwa tidak semua panggilan ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Pemerintah awalnya menangguhkan hotline tersebut ketika penguncian di seluruh negeri dimulai. Namun, Putra Jaya membalikkan keputusan setelah adanya kritikan dari kelompok masyarakat.
Kelompok-kelompok hak asasi perempuan juga telah melihat peningkatan serupa dalam panggilan darurat, dengan Organisasi Bantuan Perempuan (WAO) melaporkan peningkatan panggilan dan permintaan sebanyak 44,4 persen antara Februari dan Maret.
Aktivis kekerasan dalam rumah tangga, Farah Hanim telah melaporkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di proyek perumahan federal di luar Kuala Lumpur, tempat dia bekerja.
"Saya telah menerima lebih banyak panggilan untuk bantuan. Ini mungkin karena kepadatan tempat tinggal, hilangnya pendapatan karena pekerja terpaksa tinggal di rumah, dan selanjutnya kekurangan makanan dan persediaan penting lainnya," ucap Farah, seperti dilansir South China Morning Post.
Polisi menerima 5.421 laporan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018. Sementara itu, pemerintah telah mengungkapkan bahwa hotline kesejahteraannya melihat 57 persen lonjakan panggilan sejak pembatasan gerakan negara dimulai pada pertengahan Maret, meskipun telah menyatakan bahwa tidak semua panggilan ini berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Pemerintah awalnya menangguhkan hotline tersebut ketika penguncian di seluruh negeri dimulai. Namun, Putra Jaya membalikkan keputusan setelah adanya kritikan dari kelompok masyarakat.
Kelompok-kelompok hak asasi perempuan juga telah melihat peningkatan serupa dalam panggilan darurat, dengan Organisasi Bantuan Perempuan (WAO) melaporkan peningkatan panggilan dan permintaan sebanyak 44,4 persen antara Februari dan Maret.
Lihat Juga :
