Tidak Gratis, Gedung Putih Kutip Rp2,4 Juta dari Wartawan untuk Tes COVID

Sabtu, 27 Februari 2021 - 18:26 WIB
loading...
Tidak Gratis, Gedung Putih Kutip Rp2,4 Juta dari Wartawan untuk Tes COVID
Gedung Putih akan mengenakan biaya tes COVID-19 harian kepada wartawan. Foto/Washington Post
A A A
WASHINGTON - Pemerintahan Joe Biden dilaporkan akan memungut biaya sebesar USD170 atau sekitar Rp2,4 juta untuk tes COVID-19 harian dari para wartawan . Kebijakan ini pun memicu kemarahan di antara wartawan, beberapa mencatat bahwa langkah itu dapat menambah biaya redaksi.

Washington Post melaporkan bahwa kantor pers Gedung Putih akan mulai menjalankan kebijakan itu pada minggu depan, mengamati bahwa biaya itu secara efektif adalah jumlah "biaya masuk" bagi jurnalis yang meliput pemerintah.

"Sementara Gedung Putih telah menyerap biaya pengujian hingga saat ini, setelah hampir satu tahun pengujian harian telah menjadi beban keuangan bagi pemerintah," tulis Washington Post, mendorong outlet berita untuk membayar tagihan tersebut.



Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA), badan yang mewakili wartawan dan mengatur kredensial, dan sejumlah jurnalis telah membunyikan peringatan atas proposal tersebut. Beberapa menyarankan langkah tersebut akan mengganggu warga AS untuk tetap mendapat informasi, dan bahkan mungkin melanggar hak kebebasan berbicara.

"WHCA telah mengungkapkan ketakutan bahwa biayanya dapat menjadi penghalang bagi beberapa jurnalis yang meliput Gedung Putih, yang pada akhirnya dapat merugikan hak publik untuk mengetahui (informasi)," kata asosiasi tersebut dalam sebuah memo pada Jumat malam, menurut Max Tani dari Daily Beast.

"Kami yakin bahwa pembangunan infrastruktur keamanan unik yang mengelilingi Gedung Putih, untuk memasukkan persyaratan pengujian harian baru ini, harus jatuh pada pemerintah, bukan jurnalis yang bekerja untuk menginformasikan kepada publik," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (27/2/2021).



Tani kemudian mengingatkan sumpah dari sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki untuk membawa kebenaran dan transparansi kembali ke ruang rapat. Menurutnya membuat biaya liputan yang sangat mahal bagi outlet media yang lebih kecil untuk meliput kepresidenan Joe Biden tidak sejalan dengan janji tersebut.

Senada dengan Washington Post, koresponden kebijakan luar negeri Reuters Idrees Ali mengamati bahwa tim berita beranggotakan delapan orang - ukuran umum untuk kru TV - akan menelan biaya USD1.360 atau sekitar Rp19,4 juta hanya untuk satu hari liputan di bawah skema baru, yang disebut sebagai "kegilaan" oleh penulis Mississippi Free Press dan fotografer Ashton Pittman.

Meskipun outlet berita sering mengeluarkan banyak biaya yang terkait dengan meliput administrasi kepresidenan - membayar makanan, kursi di Air Force One dan ruang kantor sementara untuk perjalanan di luar DC, misalnya - masalah kesehatan dan keselamatan biasanya ditanggung oleh pembayar pajak.



Namun, sementara berita itu ditanggapi dengan kekhawatiran di seluruh media, pemerintah dilaporkan akan membuat sejumlah pengecualian terhadap aturan baru tersebut, menurut memo WHCA. Tes harian akan tetap gratis untuk reporter yang meliput presiden dan wakil presiden, serta ibu negara dan suami wakil presiden. Mereka yang diberi "kursi ruang pengarahan yang ditetapkan" juga akan tetap menerima pemeriksaan gratis, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat akan diizinkan untuk membawa "tes luar" yang lebih murah selama memenuhi standar tertentu.

Pers Gedung Putih terdiri dari tim jurnalis bergilir dari beberapa kantor berita berbeda yang mengabdikan liputan kepada presiden. Mereka sering kali diberi akses khusus, seperti bepergian bersama orang nomor satu AS itu ke sejumlah acara.

Pengecualian tersebut tidak banyak membantu meredam kritik, namun, pengacara Ted Boutrous menyarankan bahwa, daripada meminta bayaran untuk tes, Gedung Putih harus membagikan imunisasi gratis.



"Alih-alih menuntut mereka untuk tes COVID, Gedung Putih harus segera memberikan vaksin gratis kepada para jurnalis yang, atas nama publik, meneliti para pejabat pemerintah yang menerima vaksinasi yang dipercepat untuk melakukan bisnis publik yang penting," sarannya.
(ian)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1569 seconds (0.1#10.140)