PBB Masih Khawatir Nasib Perdagangan Yaman Meski AS Melunak pada Houthi

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih mendengar kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan berencana membatalkan atau menangguhkan bisnis dengan Yaman meskipun ada keputusan Amerika Serikat untuk mengizinkan semua transaksi dengan gerakan Houthi.

"Mengingat langkah (AS) ini tidak menyelesaikan ketidakpastian yang mendasarinya," ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric dilansir Reuters.

Amerika Serikat pada Senin menyetujui semua transaksi yang melibatkan gerakan Houthi Yaman hingga bulan depan.



Keputusan ini muncul saat Washington meninjau kebijakan pemerintahan era Donald Trump pada Houthi yang ditetapkan organisasi teroris asing.



"Dengan jutaan warga sipil menghadapi risiko kelaparan, Yaman bahkan tidak mampu menghadapi gangguan sementara dalam aktivitas komersial dan belum jelas apakah izin baru akan mencegah gangguan semacam itu," papar Dujarric.



"Kami terus menyerukan pencabutan ketetapan itu atas dasar kemanusiaan," ungkap dia.



Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam pekan lalu, sehari sebelum Presiden Joe Biden menjabat pada Rabu.

Saat itu sudah muncul peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai kelompok bantuan bahwa hal itu akan mendorong Yaman ke dalam krisis kelaparan skala besar.

Langkah Trump itu membekukan aset Houthi yang terkait dengan AS, melarang warga AS berbisnis dengan Houthi, dan menjadikannya kejahatan untuk memberikan dukungan atau sumber daya kepada Houthi.

Pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan langkah Trump itu akan menakut-nakuti perdagangan komersial di Yaman, yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor.

Tindakan Trump juga menciptakan celah yang tidak dapat diisi oleh operasi kemanusiaan terlepas dari pengecualian untuk bantuan kemanusiaan AS.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan bantuan.

"Sudah terjadi, sekitar 50.000 orang pada dasarnya kelaparan hingga mati. 5 juta orang lainnya hanya satu langkah di belakang mereka," ujar kepala bantuan PBB Mark Lowcock kepada Dewan Keamanan awal bulan ini.

Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi. Perang itu secara luas dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi dan Iran.

Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan rakyat Yaman juga diperburuk keruntuhan ekonomi dan pandemi COVID-19.