Ribuan Demonstran Tolak Pembubaran Parlemen oleh PM Nepal

KATHMANDU - Ribuan penentang Perdana Menteri (PM) Nepal KP Sharma Oli berunjuk rasa di jalanan Kathmandu untuk mendesaknya membatalkan keputusan membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu lebih cepat.

Para pengunjuk rasa menganggap keputusan PM Nepal pada 20 Desember tidak konstitusional. Mereka berunjuk rasa di luar kantornya meskipun ada pembatasan virus corona.

Oli mengatakan pertengkaran internal dan kurangnya kerja sama dari partainya telah melumpuhkan proses pengambilan keputusan. Hal itu memaksanya mencari mandat baru yang populer.

Pejabat polisi yang mengawasi keamanan mengatakan setidaknya 10.000 orang turun ke jalan untuk berpartisipasi dalam pawai. (Baca Juga: India Temukan Enam Kasus Varian Baru Virus Corona)

Ini menjadi unjuk rasa paling besar di negara itu sejak Oli membubarkan parlemen. (Lihat Infografis: Dai kondang Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym positif Covid-19)

"Kami dengan bijaksana mengatur unjuk rasa sekitar 10.000 demonstran," ungkap Basanta Bahadur Kunwar, juru bicara kepolisian. (Lihat Video: Terpapar Positif Covid19, KH Abdullah Gymnastiar Mohon Jamaah Mendoakannya)



Mahkamah Agung (MA) negara itu pada Januari akan terus mendengarkan lusinan petisi yang diajukan terhadap langkah politik Oli. Petisi juga menyoroti rencana Oli menggelar pemilu parlemen tahun depan pada 30 April dan 10 Mei, kurang dari dua tahun sebelum tanggal yang dijadwalkan.

“Perdana menteri tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, dia harus segera membatalkan keputusannya,” ungkap Rajesh Thapa, mahasiswa berusia 19 tahun yang mengibarkan bendera bergambar palu dan arit merah tercetak di atasnya, simbol Partai Komunis yang berkuasa.