Pemerintahan Biden Diharapkan Makin Lunak dalam Pajak Digital

NEW YORK - Selama beberapa tahun, Uni Eropa (UE ) dan banyak negara berjuang untuk menerapkan pajak digital terhadap perusahaan teknologi multinasional, seperti Google, Amazon, Facebook dan Apple. Setelah bertahun-tahun mendapatkan perlawanan dari pemerintahan Presiden Donald Trump, Eropa dan banyak negara lain berhadap pemerintahan Joe Biden akan berkompromosi untuk menerakan pajak digital.

Kementerian Keuangan Prancis telah mengirimkan nota peringatan kepada perusahaan teknologi raksasa untuk membayar pajak digital mereka mulai Desember mendatang. Prancis menunda pengumpulan pajak dari perusahaan seperti Facebook dan Amazon dikarenakan negosiasi sedang dijalankan mengenai penerapan pajak internasional. (Baca: Ketika Ujian Kekurangan Harta Menerpa)

Langkah Prancis itu diperkirakan memicu aksi balas dendam dari Presiden Trump. Sebelumnya, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tersebut belum juga menghasilkan terobosan. Jika sukses, hampir 140 negara yang terlibat dalam proses negosiasi diharapkan akan menerapkan pajak digital pada pertengahan 2021.

"Kita akan menerapkan pajak digital pertengahan Desember sehingga kita menjelaskan kepada pemerintahan AS,” kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire, dilansir Reuters. Nantinya, langkah Prancis akan sesuai dengan kesepakatan dengan OECD pada bulan pertama pada 2021. “Berbagai perusahaan telah menerima pemberitahuan soal pajak untuk tahun ini," kata Le Maire.

Perusahaan teknologi terkemuka, seperti Google, Facebook, dan Amazon, adalah beberapa di antara perusahaan AS yang wajib membayar pajak atau perusahaan yang memiliki pendapatan global melebihi USD894 juta. Keputusan Prancis akan memancing pertikaian dengan dengan Trump yang meninggalkan jabatannya. Pasalnya, sebelum resmi ditetapkan pun Trump sudah bereaksi keras. Dia menghentikan diskusi dengan OECD pada Juni lalu. (Baca juga: Mendikbud: Hak untuk Guru Akan Terus Diperjuangkan)

Trump berjanji akan membalas Prancis jika pajak layanan digital dilanjutkan. Dengan demikian, Prancis berpeluang mendapat balasan berupa pembayaran tarif barang mewah, seperti tas dan kosmetik sebesar USD1,3 miliar pada Januari mendatang.

Kemudian, langkah Trump akan menempatkan Presiden selanjutnya, Joe Biden, ke posisi yang sulit. Karena, Biden akan berhadapan dengan pemulihan ekonomi yang mengharuskannya menjalin hubungan baik dengan negara-negara kunci.

Perusahaan teknologi raksasa mengaku keberatan dengan pajak digital tersebut. Facebook berkilah bahwa semua pajak telah diterapkan di mana mereka beroperasi. “Kita juga telah menerima tagihan pajak dari otoritas Prancis,” demikian keterangan Facebook. Kemudian, Amazon menyatakan telah mendapatkan peringatan tentang pajak dari otoritas Prancis. (Baca juga: 5 Fakta Menarik Perilaku Traveling di Liburan Akhir Tahun)

Partai Demokrat sebenarnya sempat menyatakan penolakannya terhadap tarif digital yang dianggap secara tidak adil menargetkan perusahaan-perusahaan AS. Apakah tim transisi Biden akan menerima langkah tersebut? Dan Neidle, pengacara dari Clifford Chance, mengaku skeptis jika Biden akan sepakat dengan pajak digital. “Saya tidak yakin kalau Biden akan sepakat jika pereusahaan AS harus membayar lebih banyak pajak di Eropa dan tidak menguntungkan AS,” tuturnya.

Tak patah semangat, Le Maire menyatakan harapannya Biden akan kembali bergabung dengan diskusi OECD. "Saya sangat berharap dengan administrasi baru Biden menandakan permulaan baru dari hubungan AS-Eropa dan kemungkinan untuk mendapat konsensus dari OECD pada awal 2021," ujarnya.

Hal senada juga dijelaskan Arno Pons, kepala Digital New Dela, organisasi penelitian berbasis di Paris. Pons menegaskan, Biden merupakan wakil presiden Barack Obama yang sangat sepakat dengan perusahaan teknologi. Biden akan memiliki pandangan yang sama. Sedangkan Kamala Harris memiliki kedekatan dengan perusahaan teknologi. "Banyak anggota tim transisi Biden juga merupakan mantan pegawai dari Apple dan Facebook," tutur Pons dilansir Voa News. (Lihat videonya: Satu Desa Positif Terpapar Covid-19 di Purbalingga)

Pandangan optimistis justru datang dari Anna Diamantopoulou, salah satu kandidat ketua OECD mendatang. "Kita tahun Biden lebih konvensional dan lebih bersahabat dengan organisasi internasional," kata Diamantopoulou dilansir CNBC. Dia pun mengaku kalau OECD akan terus menekankan pentingnya pajak digital.

Diamantopoulou menegaskan, pajak digital mungkin akan tercapai pada akhir 2021 atau awal 2022. Perundingan pajak digital menjadi perhatian seiring dengan pandemi korona di mana Google dan Facebook mendapatkan peningkatan keuntungan karena banyak orang berada di rumah. (Andika H Mustaqim)