Khamenei Tolak Renegosiasi Kesepakatan Nuklir
loading...
A
A
A
TEHERAN - Pemimpin spiritual tertinggi Iran , Ayatollah Ali Khamenei , menolak prospek negosiasi perjanjian nuklir baru dengan Barat. Ini bertolak belakang dengan keyakinan pemerintah Iran yang optimis tentang kembalinya perusahaan asing dalam "ketidakhadiran Trump" dan sanksi-sanksinya.
Kemenangan presiden terpilih Joe Biden telah meningkatkan kemungkinan bahwa Amerika Serikat (AS) dapat bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir yang dicapai Iran dengan kekuatan dunia pada 2015, di mana sanksi dicabut sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Teheran.
Staf Biden mengatakan mantan wakil presiden itu bertujuan untuk memulihkan kesepakatan asalkan Iran kembali mematuhinya. Tetapi para diplomat dan analis juga mengatakan ini tidak mungkin terjadi dalam semalam, karena kedua pihak menginginkan komitmen tambahan.(Baca juga: Netanyahu Minta Biden Tak Bawa Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )
Washington ingin Iran membatasi program rudal yang tidak tercakup dalam kesepakatan nuklir, dan mengurangi intervensinya di Timur Tengah. Iran telah lama mengatakan tidak akan bernegosiasi mengenai rudal, dan tidak ada pembicaraan yang dapat dimulai kecuali Washington kembali ke perjanjian nuklir dan mencabut sanksi tanpa syarat.
Dalam sambutan yang dilaporkan oleh televisi pemerintah, Khamenei menyatakan keraguannya tentang keseluruhan proyek negosiasi dengan Barat.
"Kami pernah mencoba cara agar sanksi dicabut dan dinegosiasikan beberapa tahun, tetapi ini tidak membawa kami kemana-mana," katanya.
“Mereka ikut campur urusan wilayah, mereka menyuruh kami untuk tidak ikut campur. Dan sementara Inggris dan Prancis memiliki rudal nuklir, mereka memberi tahu kami untuk tidak memiliki rudal. Apa hubungannya dengan Anda? Anda harus terlebih dahulu mengoreksi diri Anda sendiri,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/11/2020).
Khamenei telah lama mengkritik negosiasi dengan Barat. Namun demikian, dia memberikan restunya pada kesepakatan nuklir ketika kesepakatan itu tercapai.(Baca juga: Pompeo Sarankan Biden Tidak Bergabung Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )
Sementara itu, juru bicara pemerintah Ali Rabiei mengatakan bahwa perusahaan asing sudah bersiap untuk kembali.
Kemenangan presiden terpilih Joe Biden telah meningkatkan kemungkinan bahwa Amerika Serikat (AS) dapat bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir yang dicapai Iran dengan kekuatan dunia pada 2015, di mana sanksi dicabut sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Teheran.
Staf Biden mengatakan mantan wakil presiden itu bertujuan untuk memulihkan kesepakatan asalkan Iran kembali mematuhinya. Tetapi para diplomat dan analis juga mengatakan ini tidak mungkin terjadi dalam semalam, karena kedua pihak menginginkan komitmen tambahan.(Baca juga: Netanyahu Minta Biden Tak Bawa Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )
Washington ingin Iran membatasi program rudal yang tidak tercakup dalam kesepakatan nuklir, dan mengurangi intervensinya di Timur Tengah. Iran telah lama mengatakan tidak akan bernegosiasi mengenai rudal, dan tidak ada pembicaraan yang dapat dimulai kecuali Washington kembali ke perjanjian nuklir dan mencabut sanksi tanpa syarat.
Dalam sambutan yang dilaporkan oleh televisi pemerintah, Khamenei menyatakan keraguannya tentang keseluruhan proyek negosiasi dengan Barat.
"Kami pernah mencoba cara agar sanksi dicabut dan dinegosiasikan beberapa tahun, tetapi ini tidak membawa kami kemana-mana," katanya.
“Mereka ikut campur urusan wilayah, mereka menyuruh kami untuk tidak ikut campur. Dan sementara Inggris dan Prancis memiliki rudal nuklir, mereka memberi tahu kami untuk tidak memiliki rudal. Apa hubungannya dengan Anda? Anda harus terlebih dahulu mengoreksi diri Anda sendiri,” imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/11/2020).
Khamenei telah lama mengkritik negosiasi dengan Barat. Namun demikian, dia memberikan restunya pada kesepakatan nuklir ketika kesepakatan itu tercapai.(Baca juga: Pompeo Sarankan Biden Tidak Bergabung Kembali AS ke Kesepakatan Nuklir Iran )
Sementara itu, juru bicara pemerintah Ali Rabiei mengatakan bahwa perusahaan asing sudah bersiap untuk kembali.