Pentagon Siap Gelar Karpet Merah Sambut Kedatangan Menhan RI Prabowo

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menyambut kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Pentagon pada Jumat (16/10).

Sebelumnya, AS mencabut defacto larangan masuk terhadap Prabowo yang diberlakukan terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Prabowo, 68, sejak lama menjadi sorotan para aktivis HAM terkait masalah Timor Leste.

Namun sejak menjabat sebagai menhan, Prabowo menjadi tokoh penting saat pemerintahan Trump berupaya memperkuat hubungan pertahanan dengan Indonesia. Kekhawatiran AS adalah, militer Indonesia juga didekati oleh Rusia dan China.

Sumber pejabat senior pertahanan AS mengatakan pada Reuters bahwa dia sangat mendukung keputusan menyambut kedatangan Prabowo ke Pentagon untuk bertemu Menhan AS Mark Esper.

“Menhan Prabowo ditunjuk sebagai menteri pertahanan oleh presiden Indonesia yang terpilih dua kali, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” papar pejabat pertahanan AS secara anonim pada Reuters.

“Dia adalah mitra kita, kemitraan yang sangat penting, dan penting bahwa kita berhubungan dengan dia dan memperlakukannya sebagai seorang mitra,” tutur sumber pejabat AS itu. (Baca Juga: Terpapar Corona, Sejumlah Jenderal AS Lakukan Karantina Mandiri)

Prabowo akan menerima brifing resmi di wilayah Washingtong DC pada Kamis (15/10) saat Indonesia berminat memberi jet tempur. Rusia juga tertarik menjual jet tempurnya pada Indonesia. (Lihat Infografis: Senapan Runduk Masa Depan Rusia, Havoc Berjangkauan 7 Kilometer)

Amnesty International dan kelompok HAM tidak setuju dengan keputusan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS untuk memberi Prabowo visa, termasuk dulu saat putra Prabowo lulus dari Universitas Boston. (Lihat Video: 160 Juta Warga Jadi Prioritas Penerimaan Vaksin Covid-19)

Prabowo menjelaskan pada Reuters pada 2012 saat dia ditolak visanya ke AS karena dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah Presiden Suharto terguling pada 1998.

AS diperkirakan memperbarui peringatan pada Indonesia agar tidak membeli persenjataan dari Rusia. Para pengamat menyatakan, pembelian jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS berdasarkan Undang-undang AS Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).