Dipaksa Akui Israel untuk Kesepakatan Nuklir, Akankah Saudi Merapat ke China dan Pakistan?
Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:22 WIB
loading...
Dipaksa akui Israel untuk kesepakatan nuklir, Akankah Saudi merapat ke China dan Pakistan. Foto/X/@isaacrrr7
A
A
A
RIYADH - Tawaran Presiden AS Donald Trump tentang kesepakatan nuklir kepada Arab Saudi – yang bergantung pada pengakuan mereka terhadap Israel – mungkin memberikan China dan Pakistan peluang unik. Itu diungkapkan Letnan Jenderal purnawirawan Tariq Khan, mantan komandan Korps Perbatasan Pakistan.
Berbicara kepada Al Jazeera, Khan mengatakan bahwa sekarang Trump tiba-tiba menjadikan kesepakatan nuklir tersebut bersyarat pada Perjanjian Abraham, China memiliki peluang untuk menawarkan kesepakatan nuklir kepada Arab Saudi dan Iran, tanpa syarat, dan bagi Pakistan untuk memainkan peran diplomatik.
“Ini bisa menjadi peluang besar bagi Islamabad untuk membantu menggantikan tawaran bersyarat AS dengan tawaran tanpa syarat dari China untuk energi nuklir. Ini juga dapat membantu menjembatani perbedaan antara Iran dan Arab Saudi, jika Teheran ditawari hal yang sama,” kata Khan.
“Pakistan perlu berpihak pada Iran dan China atau Arab Saudi dan AS. Bagaimanapun, penderitaan akibat kemungkinan penolakan dan pengabaian dari kedua belah pihak akan sangat menghancurkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekali lagi mengatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi kecuali Riyadh setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, di bawah apa yang disebut Kesepakatan Abraham.
Ketika ditanya pada hari Jumat apakah Departemen Energi AS mendahuluinya ketika mengumumkan kesepakatan tanpa syarat Israel awal pekan ini, Trump berkata: “Tidak, tidak ada yang mendahuluinya.”
“Saya hanya mengatakan bahwa untuk melakukannya, mereka harus menjadi anggota Perjanjian Abraham, yang telah sangat sukses,” tambah presiden AS. “Tetapi sekarang saatnya mereka melakukannya.”
Washington dan Riyadh telah menandatangani kesepakatan kerja sama nuklir untuk membangun program nuklir sipil di kerajaan tersebut pada hari Rabu.
Namun sehari kemudian, Trump mengumumkan syarat baru di media sosial, mengatakan bahwa Arab Saudi harus terlebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Israel.
Ia mengulangi posisi tersebut pada hari Jumat.
Trump mengatakan dia tidak membicarakan kesepakatan itu dengan Menteri Energi Chris Wright sebelum kesepakatan itu ditandatangani, “tetapi itu selalu dipahami, dan Chris tahu, dan Arab Saudi tahu”.
Arab Saudi belum menanggapi pernyataan terbaru Trump yang mengaitkan kesepakatan nuklir dengan normalisasi.
Namun Riyadh telah lama bersikeras bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan formal dengan Israel sampai ada jalan yang jelas bagi pembentukan negara Palestina, yang ditentang keras oleh pemerintah Israel saat ini.
Pemerintahan Trump awalnya menggambarkan kesepakatan kerja sama nuklir sebagai menguntungkan bagi AS dan Arab Saudi tanpa menyebut Israel.
“Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara kita untuk memperkuat hubungan komersial AS-Arab Saudi, mewujudkan kemakmuran di dalam negeri dan keamanan bagi sekutu kita di luar negeri,” kata Wright dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Pemerintahan Trump menyebut perjanjian itu sebagai “kemitraan bernilai miliaran dolar selama beberapa dekade” dan mengatakan bahwa perjanjian itu sekarang akan diajukan ke Kongres untuk ditinjau.
Meskipun teks lengkapnya belum dirilis, beberapa laporan media AS menunjukkan bahwa kesepakatan itu akan memungkinkan Arab Saudi untuk memperkaya uranium di dalam negeri daripada mengimpor bahan bakar nuklir dari AS. Tetapi Trump kemudian mengatakan bahwa “tidak akan ada pengayaan material”.
Kesepakatan nuklir baru ini diharapkan berlangsung selama 30 tahun, mentransfer teknologi dan keahlian AS ke kerajaan tersebut.
Kementerian Energi Arab Saudi mengatakan kesepakatan itu memperkuat “upaya untuk mendiversifikasi sumber energi, memajukan teknologi mutakhir, dan memperluas peluang kerja sama dan investasi dengan cara yang melayani kepentingan bersama kedua negara sahabat”.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pada hari Kamis bahwa kesepakatan itu tidak akan menyebabkan proliferasi nuklir, karena kontraktor AS akan menangani proyek tersebut, memungkinkan Washington untuk memantaunya. Perusahaan perancang reaktor nuklir AS, Westinghouse, diyakini sebagai kontraktor utama.
Berbicara kepada Al Jazeera, Khan mengatakan bahwa sekarang Trump tiba-tiba menjadikan kesepakatan nuklir tersebut bersyarat pada Perjanjian Abraham, China memiliki peluang untuk menawarkan kesepakatan nuklir kepada Arab Saudi dan Iran, tanpa syarat, dan bagi Pakistan untuk memainkan peran diplomatik.
“Ini bisa menjadi peluang besar bagi Islamabad untuk membantu menggantikan tawaran bersyarat AS dengan tawaran tanpa syarat dari China untuk energi nuklir. Ini juga dapat membantu menjembatani perbedaan antara Iran dan Arab Saudi, jika Teheran ditawari hal yang sama,” kata Khan.
“Pakistan perlu berpihak pada Iran dan China atau Arab Saudi dan AS. Bagaimanapun, penderitaan akibat kemungkinan penolakan dan pengabaian dari kedua belah pihak akan sangat menghancurkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekali lagi mengatakan bahwa ia tidak akan melanjutkan kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi kecuali Riyadh setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, di bawah apa yang disebut Kesepakatan Abraham.
Ketika ditanya pada hari Jumat apakah Departemen Energi AS mendahuluinya ketika mengumumkan kesepakatan tanpa syarat Israel awal pekan ini, Trump berkata: “Tidak, tidak ada yang mendahuluinya.”
“Saya hanya mengatakan bahwa untuk melakukannya, mereka harus menjadi anggota Perjanjian Abraham, yang telah sangat sukses,” tambah presiden AS. “Tetapi sekarang saatnya mereka melakukannya.”
Washington dan Riyadh telah menandatangani kesepakatan kerja sama nuklir untuk membangun program nuklir sipil di kerajaan tersebut pada hari Rabu.
Namun sehari kemudian, Trump mengumumkan syarat baru di media sosial, mengatakan bahwa Arab Saudi harus terlebih dahulu menormalisasi hubungan dengan Israel.
Ia mengulangi posisi tersebut pada hari Jumat.
Trump mengatakan dia tidak membicarakan kesepakatan itu dengan Menteri Energi Chris Wright sebelum kesepakatan itu ditandatangani, “tetapi itu selalu dipahami, dan Chris tahu, dan Arab Saudi tahu”.
Arab Saudi belum menanggapi pernyataan terbaru Trump yang mengaitkan kesepakatan nuklir dengan normalisasi.
Namun Riyadh telah lama bersikeras bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan formal dengan Israel sampai ada jalan yang jelas bagi pembentukan negara Palestina, yang ditentang keras oleh pemerintah Israel saat ini.
Pemerintahan Trump awalnya menggambarkan kesepakatan kerja sama nuklir sebagai menguntungkan bagi AS dan Arab Saudi tanpa menyebut Israel.
“Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara kita untuk memperkuat hubungan komersial AS-Arab Saudi, mewujudkan kemakmuran di dalam negeri dan keamanan bagi sekutu kita di luar negeri,” kata Wright dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Pemerintahan Trump menyebut perjanjian itu sebagai “kemitraan bernilai miliaran dolar selama beberapa dekade” dan mengatakan bahwa perjanjian itu sekarang akan diajukan ke Kongres untuk ditinjau.
Meskipun teks lengkapnya belum dirilis, beberapa laporan media AS menunjukkan bahwa kesepakatan itu akan memungkinkan Arab Saudi untuk memperkaya uranium di dalam negeri daripada mengimpor bahan bakar nuklir dari AS. Tetapi Trump kemudian mengatakan bahwa “tidak akan ada pengayaan material”.
Kesepakatan nuklir baru ini diharapkan berlangsung selama 30 tahun, mentransfer teknologi dan keahlian AS ke kerajaan tersebut.
Kementerian Energi Arab Saudi mengatakan kesepakatan itu memperkuat “upaya untuk mendiversifikasi sumber energi, memajukan teknologi mutakhir, dan memperluas peluang kerja sama dan investasi dengan cara yang melayani kepentingan bersama kedua negara sahabat”.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pada hari Kamis bahwa kesepakatan itu tidak akan menyebabkan proliferasi nuklir, karena kontraktor AS akan menangani proyek tersebut, memungkinkan Washington untuk memantaunya. Perusahaan perancang reaktor nuklir AS, Westinghouse, diyakini sebagai kontraktor utama.
(ahm)
Lihat Juga :
