Pertama Kalinya dalam Sejarah, AS Hadapi Ancaman Nuklir dari Rusia dan China Sekaligus

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang bergulat dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlu mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir—Rusia dan China—sekaligus, di tengah ketegangan di antara sekutu NATO.

Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Program Pertahanan Nuklir, Kimia, dan Biologi, Robert Kadlec, menggambarkan situasi tersebut sebagai "krisis saat ini" selama sidang baru-baru ini di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Baca Juga: Estonia: NATO Tak Akan Runtuh, AS Bakal Membela Jika Diserang Rusia

“Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Amerika Serikat akan menghadapi tantangan untuk mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir, China dan Rusia, secara bersamaan, serta kekuatan regional dengan kemampuan yang semakin meningkat,” kata Kadlec, seperti dikutip dari EurAsian Times, Selasa (21/4/2026).

“Ini bukan masalah hipotetis di masa depan. Ini adalah krisis saat ini. Kita berada di era baru dan lebih berbahaya," paparnya.

Kadlec mencatat bahwa Washington akan terus bekerja sama dengan sekutu NATO untuk memperkuat kredibilitas dan efektivitas misi pencegahan nuklir aliansi tersebut.

Namun, perang AS-Israel melawan Iran telah mengungkap keretakan dalam aliansi transatlantik, di mana Presiden AS Donald Trump menyatakan kesedihan mendalam atas keengganan sekutu Eropa untuk memberikan dukungan militer selama Perang Iran.

Trump bahkan menyebut NATO sebagai "macan kertas" dan menuduh sekutu memperlakukannya sebagai "one-way street", di mana Amerika Serikat menanggung beban utama pertahanan kolektif tanpa dukungan timbal balik di saat dibutuhkan.

Dia bahkan melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa dia "sangat mempertimbangkan" untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO dan menggambarkan mempertimbangkan kembali keanggotaan AS sebagai sesuatu yang "di luar" kemungkinan.

"Saya tidak pernah terpengaruh oleh NATO. Saya selalu tahu mereka adalah macan kertas, dan [Presiden Rusia Vladimir] Putin juga tahu itu," kata Trump kepada surat kabar Telegraph dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada awal April.

Dia juga telah mem-posting di media sosial: "NATO tidak ada di sana ketika kita membutuhkannya, dan mereka tidak akan ada di sana jika kita membutuhkannya lagi."

Pertahanan kolektif adalah prinsip paling mendasar NATO. Pasal 5 aliansi menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Namun, dalam tujuh dekade terakhir, Pasal 5 NATO hanya pernah diterapkan sekali, setelah serangan teror 9/11 di AS pada tahun 2001.

Menurut laporan di The Wall Street Journal (WSJ), Trump sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa sekutu NATO.

Salah satu usulan termasuk menarik pasukan AS dari negara-negara Eropa.

WSJ mencatat bahwa rencana Trump telah mendapat dukungan di tingkat tertinggi pemerintahan. Pertama, rencana ini jauh kurang drastis daripada ancaman Trump yang sering diulang untuk menarik AS keluar dari NATO sepenuhnya.

Pada saat yang sama, pemerintah percaya bahwa beberapa tindakan hukuman diperlukan untuk memperjelas bahwa kegagalan untuk mendukung AS pada saat kritis akan memiliki konsekuensi, dan bahwa dukungan militer AS tidak dapat bersifat sepihak.

Demikian pula, anggota NATO yang benar-benar mendukung AS harus diberi penghargaan.

Oleh karena itu, rencananya adalah memindahkan pasukan AS dari negara-negara yang tidak mendukung Washington ke negara-negara yang mendukungnya.

Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di berbagai pangkalan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan militer tersebut telah menjadi pusat pertahanan dan keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.

Namun, setelah invasi militer Rusia ke Ukraina, pangkalan-pangkalan militer AS di Eropa ini telah memiliki arti dan kekritisan baru. AS juga serius mempertimbangkan untuk menutup pangkalan militer AS di salah satu negara yang paling vokal dalam penentangannya terhadap perang AS-Israel melawan Iran.

Sekutu NATO Mana yang Menentang Perang Iran?

Spanyol telah menjadi penentang paling vokal terhadap perang AS-Israel melawan Iran. Sekutu NATO ini tidak hanya mengecam konflik tersebut tetapi juga menutup wilayah udara Spanyol untuk pesawat militer AS yang terlibat dalam perang Iran.

PM Spanyol Pedro Sánchez dan Menteri Pertahanan Margarita Robles berulang kali menggambarkan perang tersebut sebagai "ilegal", "tidak dapat dibenarkan," dan "sangat tidak adil", membingkai sikap Spanyol sebagai pembelaan terhadap hukum internasional.

Turki juga mengambil posisi kritis, meskipun penentangannya secara luas dianggap dapat diprediksi mengingat populasi Muslimnya yang besar, kedekatannya dengan Iran, dan perbatasan bersama yang panjang.

Selain Spanyol dan Turki, Italia menolak izin pesawat militer AS untuk menggunakan pangkalan udara Sigonella di Sisilia untuk operasi yang terkait dengan perang Iran, dengan alasan masalah prosedural dan otorisasi.

Sebelumnya, Trump melancarkan kritik pedas terhadap Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dengan mengatakan, “Saya terkejut padanya. Saya pikir dia memiliki keberanian, tetapi saya salah,” dalam sebuah wawancara dengan harian Italia; Corriere della Sera.

“Dia tidak dapat diterima karena dia tidak keberatan bahwa Iran memiliki senjata nuklir dan akan meledakkan Italia dalam dua menit jika mereka memiliki kesempatan,” kata Trump.

Meloni, pemimpin sayap kanan Italia sejak Oktober 2022, telah menjadi salah satu sekutu terdekat Trump di Eropa dan sering berusaha bertindak sebagai mediator antara pandangan AS dan Eropa yang berbeda.

Namun Presiden Trump mengatakan mereka belum berbicara bulan ini. "Sudah lama sekali," katanya. "Dia tidak membantu kita dengan NATO. Dia tidak ingin membantu menyingkirkan Iran yang memiliki senjata nuklir. Sangat menyedihkan. Dia jauh berbeda dari yang saya kira," imbuh dia.

Prancis juga menolak hak lintas udara untuk pesawat-pesawat tertentu yang membawa pasokan militer ke Israel dan digambarkan oleh Presiden Trump sebagai "sangat tidak membantu". Sementara Paris mengerahkan aset Angkatan Laut ke Mediterania untuk tujuan defensif dan bergabung dalam upaya diplomatik untuk mengamankan Selat Hormuz, mereka dengan tegas menolak untuk bergabung dalam operasi ofensif apa pun.

Jerman menyuarakan keberatan yang cukup besar, dengan para pejabat senior menekankan bahwa "ini bukan perang kita" dan menolak kontribusi militer langsung untuk membuka kembali Selat Hormuz. Opini publik di Jerman juga menunjukkan penentangan yang kuat terhadap serangan tersebut.

Sebaliknya, sekutu Eropa Timur seperti Polandia, Republik Ceko, dan negara-negara Baltik menawarkan dukungan retorika yang lebih kuat dan, dalam beberapa kasus, dukungan praktis untuk posisi AS, seringkali mengutip peran Iran dalam memasok drone ke Rusia sebagai ancaman bersama.

Ini adalah situasi dilematis bagi AS. Di satu sisi, AS membutuhkan NATO untuk melawan ancaman nuklir Rusia dan China, dan di sisi lain, AS mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan blok militer terkuat di dunia.