Dianggap Mempermalukan Kerajaan Inggris, Pangeran Andrew Dicabut dari Garis Suksesi
Sabtu, 21 Februari 2026 - 19:25 WIB
loading...
A
A
A
"Ini berisiko lepas kendali," kata Shaw kepada program Today di Radio 4. Karena itu, penyelidikan ini bisa memakan waktu yang cukup lama, tambahnya.
Usulan pemerintah untuk menghapus Andrew dari garis suksesi muncul setelah beberapa anggota parlemen, termasuk Partai Liberal Demokrat dan SNP, mengisyaratkan dukungan mereka untuk undang-undang tersebut.
Beberapa anggota parlemen Partai Buruh yang kritis terhadap monarki mengatakan kepada BBC bahwa mereka kurang yakin langkah itu diperlukan - sebagian karena sangat kecil kemungkinan mantan Duke of York akan pernah mendekati takhta.
Pada bulan Oktober, Downing Street mengatakan tidak memiliki rencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengubah garis suksesi.
Setelah terungkapnya informasi terbaru, sejarawan David Olusoga mengatakan kepada BBC Newsnight bahwa sekarang ada "keinginan yang sangat besar di dalam pemerintahan dan di dalam istana untuk membangun tembok pembatas… antara krisis ini dan monarki secara luas".
Istana Buckingham belum memberikan komentar publik mengenai rencana pemerintah untuk mencopot Andrew dari garis suksesi.
Langkah ini memerlukan undang-undang Parlemen, yang harus disetujui oleh anggota Parlemen dan bangsawan dan akan berlaku setelah mendapat persetujuan kerajaan dari Raja.
Langkah ini juga perlu didukung oleh 14 negara Persemakmuran tempat Charles III menjadi kepala negara, termasuk Kanada, Australia, Jamaika, dan Selandia Baru.
Terakhir kali garis suksesi diubah oleh undang-undang Parlemen adalah pada tahun 2013, ketika Undang-Undang Suksesi Mahkota mengembalikan individu yang sebelumnya dikecualikan karena mereka menikah dengan seorang Katolik.
Undang-undang tersebut juga mengakhiri "primogenitur laki-laki", di mana seorang putra bungsu dapat menggantikan seorang putri sulung dalam garis suksesi. Ini berlaku untuk mereka yang lahir setelah 28 Oktober 2011.
Terakhir kali seseorang dikeluarkan dari garis suksesi oleh undang-undang Parlemen adalah pada tahun 1936, ketika mantan Edward VIII dan keturunannya dikeluarkan karena pengunduran dirinya.
Pemimpin Partai Liberal Demokrat, Sir Ed Davey, mengatakan polisi harus "diizinkan untuk menjalankan tugas mereka, bertindak tanpa rasa takut atau pilih kasih".
Ia menambahkan: "Tetapi jelas ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan Parlemen ketika waktunya tepat, tentu saja monarki akan ingin memastikan dia tidak akan pernah menjadi Raja."
Usulan pemerintah untuk menghapus Andrew dari garis suksesi muncul setelah beberapa anggota parlemen, termasuk Partai Liberal Demokrat dan SNP, mengisyaratkan dukungan mereka untuk undang-undang tersebut.
Beberapa anggota parlemen Partai Buruh yang kritis terhadap monarki mengatakan kepada BBC bahwa mereka kurang yakin langkah itu diperlukan - sebagian karena sangat kecil kemungkinan mantan Duke of York akan pernah mendekati takhta.
Pada bulan Oktober, Downing Street mengatakan tidak memiliki rencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengubah garis suksesi.
Setelah terungkapnya informasi terbaru, sejarawan David Olusoga mengatakan kepada BBC Newsnight bahwa sekarang ada "keinginan yang sangat besar di dalam pemerintahan dan di dalam istana untuk membangun tembok pembatas… antara krisis ini dan monarki secara luas".
Istana Buckingham belum memberikan komentar publik mengenai rencana pemerintah untuk mencopot Andrew dari garis suksesi.
Langkah ini memerlukan undang-undang Parlemen, yang harus disetujui oleh anggota Parlemen dan bangsawan dan akan berlaku setelah mendapat persetujuan kerajaan dari Raja.
Langkah ini juga perlu didukung oleh 14 negara Persemakmuran tempat Charles III menjadi kepala negara, termasuk Kanada, Australia, Jamaika, dan Selandia Baru.
Terakhir kali garis suksesi diubah oleh undang-undang Parlemen adalah pada tahun 2013, ketika Undang-Undang Suksesi Mahkota mengembalikan individu yang sebelumnya dikecualikan karena mereka menikah dengan seorang Katolik.
Undang-undang tersebut juga mengakhiri "primogenitur laki-laki", di mana seorang putra bungsu dapat menggantikan seorang putri sulung dalam garis suksesi. Ini berlaku untuk mereka yang lahir setelah 28 Oktober 2011.
Terakhir kali seseorang dikeluarkan dari garis suksesi oleh undang-undang Parlemen adalah pada tahun 1936, ketika mantan Edward VIII dan keturunannya dikeluarkan karena pengunduran dirinya.
Pemimpin Partai Liberal Demokrat, Sir Ed Davey, mengatakan polisi harus "diizinkan untuk menjalankan tugas mereka, bertindak tanpa rasa takut atau pilih kasih".
Ia menambahkan: "Tetapi jelas ini adalah masalah yang harus dipertimbangkan Parlemen ketika waktunya tepat, tentu saja monarki akan ingin memastikan dia tidak akan pernah menjadi Raja."
Lihat Juga :
