Seperti Indonesia, Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump
Kamis, 12 Februari 2026 - 08:43 WIB
loading...
Israel resmi gabung Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Indonesia sudah lebih dulu gabung Dewan Perdamaian. Foto/X @netanyahu
A
A
A
WASHINGTON - Israel menyatakan telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia telah lebih dulu bergabung dengan BoP Trump dan sedang bersiap mengirim ribuan tentara ke Jalur Gaza.
Keputusan Israel itu disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu selama kunjungannya ke Washington di mana dia bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Baca Juga: Media Israel: Indonesia Akan Jadi Negara Pertama yang Kerahkan Tentara ke Gaza
Mengutip laporan Reuters, Kamis (12/2/2026), setelah bertemu Rubio, Netanyahu mengunggah foto di X yang menunjukkan dia menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.
Netanyahu berada di Washington sebenarnya untuk membahas masalah Iran dengan Trump.
Sekadar diketahui, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi pada pertengahan bulan November lalu, memberi wewenang kepada BoP dan negara-negara yang bekerja dengannya untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, tempat gencatan senjata yang rapuh dimulai pada bulan Oktober berdasarkan rencana Trump yang ditandatangani oleh Israel dan kelompok perlawanan Palestina; Hamas.
Berdasarkan rencana Trump di Gaza, BoP dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump kemudian mengatakan dewan tersebut, dengan dia sebagai ketuanya, akan diperluas untuk mengatasi konflik global.
BoP akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza. Presiden Indonesia Prabowo Subianto diundang untuk pertemuan itu, namun belum memutuskan akan datang atau tidak.
Banyak pakar hak asasi manusia (HAM) mengatakan bahwa Trump yang mengawasi BoP yang mengawasi urusan wilayah asing mirip dengan struktur kolonial. Kehadiran Israel di BoP diperkirakan akan menimbulkan kritik lebih lanjut karena dewan tersebut tidak menyertakan Palestina.
Banyak negara bereaksi dengan hati-hati atas undangan Trump untuk bergabung dengan BoP yang diluncurkan pada akhir Januari. Banyak pakar khawatir bahwa dewan tersebut dapat melemahkan PBB.
Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu tradisional Barat yang menjauh.
Gencatan senjata di Gaza telah berulang kali dilanggar, dengan setidaknya 580 warga Palestina tewas, kata pejabat kesehatan Gaza, dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada bulan Oktober.
Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan menyebabkan krisis kelaparan dan membuat seluruh penduduk Gaza mengungsi.
Berbagai pakar HAM, cendekiawan, dan penyelidikan PBB mengatakan hal ini sama dengan genosida. Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah militan pimpinan Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang dalam serangan akhir tahun 2023.
Keputusan Israel itu disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu selama kunjungannya ke Washington di mana dia bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Baca Juga: Media Israel: Indonesia Akan Jadi Negara Pertama yang Kerahkan Tentara ke Gaza
Mengutip laporan Reuters, Kamis (12/2/2026), setelah bertemu Rubio, Netanyahu mengunggah foto di X yang menunjukkan dia menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.
Netanyahu berada di Washington sebenarnya untuk membahas masalah Iran dengan Trump.
Sekadar diketahui, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi pada pertengahan bulan November lalu, memberi wewenang kepada BoP dan negara-negara yang bekerja dengannya untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, tempat gencatan senjata yang rapuh dimulai pada bulan Oktober berdasarkan rencana Trump yang ditandatangani oleh Israel dan kelompok perlawanan Palestina; Hamas.
Berdasarkan rencana Trump di Gaza, BoP dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump kemudian mengatakan dewan tersebut, dengan dia sebagai ketuanya, akan diperluas untuk mengatasi konflik global.
BoP akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza. Presiden Indonesia Prabowo Subianto diundang untuk pertemuan itu, namun belum memutuskan akan datang atau tidak.
Banyak pakar hak asasi manusia (HAM) mengatakan bahwa Trump yang mengawasi BoP yang mengawasi urusan wilayah asing mirip dengan struktur kolonial. Kehadiran Israel di BoP diperkirakan akan menimbulkan kritik lebih lanjut karena dewan tersebut tidak menyertakan Palestina.
Banyak negara bereaksi dengan hati-hati atas undangan Trump untuk bergabung dengan BoP yang diluncurkan pada akhir Januari. Banyak pakar khawatir bahwa dewan tersebut dapat melemahkan PBB.
Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu tradisional Barat yang menjauh.
Gencatan senjata di Gaza telah berulang kali dilanggar, dengan setidaknya 580 warga Palestina tewas, kata pejabat kesehatan Gaza, dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada bulan Oktober.
Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan menyebabkan krisis kelaparan dan membuat seluruh penduduk Gaza mengungsi.
Berbagai pakar HAM, cendekiawan, dan penyelidikan PBB mengatakan hal ini sama dengan genosida. Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah militan pimpinan Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang dalam serangan akhir tahun 2023.
(mas)
Lihat Juga :
