Belgia Koreksi Klaim AS tentang Gabung Dewan Perdamaian Trump
Jum'at, 23 Januari 2026 - 15:57 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump menandatangani piagam Dewan Perdamaian di Davos. Foto/white house
A
A
A
BRUSSEL - Menteri Luar Negeri (Menlu) Belgia Maxime Prevot membantah negaranya berpartisipasi dalam 'Dewan Perdamaian' yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Davos pada hari Kamis (22/1/2026). Panel kontroversial tersebut diresmikan dengan upacara penandatanganan piagam di sela-sela Forum Ekonomi Dunia.
Prevot mengeluarkan koreksinya pada hari Jumat, setelah layanan pers Gedung Putih mencantumkan Belgia sebagai anggota. “Belgia TIDAK menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Pengumuman ini tidak benar,” tulis menteri tersebut.
Dia menambahkan Brussel menginginkan “respons Eropa yang umum dan terkoordinasi” terhadap Gaza dan memiliki keberatan yang sama tentang badan baru tersebut dengan sekutu tradisional AS lainnya di Eropa.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggemakan kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan, “Kami memiliki keraguan serius tentang sejumlah elemen dalam piagam Dewan Perdamaian yang berkaitan dengan ruang lingkupnya, tata kelolanya, dan kesesuaiannya dengan Piagam PBB.”
Meskipun secara lahiriah dibentuk untuk mengimplementasikan kesepakatan perdamaian Israel-Hamas yang dimediasi Washington, para kritikus menuduh panel tersebut melampaui mandatnya, mengesampingkan PBB dan memberikan kekuasaan yang tidak proporsional kepada ketuanya – posisi yang dipegang Trump.
Prevot mengeluarkan koreksinya pada hari Jumat, setelah layanan pers Gedung Putih mencantumkan Belgia sebagai anggota. “Belgia TIDAK menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Pengumuman ini tidak benar,” tulis menteri tersebut.
Dia menambahkan Brussel menginginkan “respons Eropa yang umum dan terkoordinasi” terhadap Gaza dan memiliki keberatan yang sama tentang badan baru tersebut dengan sekutu tradisional AS lainnya di Eropa.
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggemakan kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan, “Kami memiliki keraguan serius tentang sejumlah elemen dalam piagam Dewan Perdamaian yang berkaitan dengan ruang lingkupnya, tata kelolanya, dan kesesuaiannya dengan Piagam PBB.”
Meskipun secara lahiriah dibentuk untuk mengimplementasikan kesepakatan perdamaian Israel-Hamas yang dimediasi Washington, para kritikus menuduh panel tersebut melampaui mandatnya, mengesampingkan PBB dan memberikan kekuasaan yang tidak proporsional kepada ketuanya – posisi yang dipegang Trump.
Lihat Juga :
