Jenderal Iran Ancam Serang Israel dan Pangkalan AS Lebih Dulu

TEHERAN - Kepala Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Amir Hatami mengancam akan melakukan serangan militer pre-emptive atau serangan lebih dulu terhadap Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat (AS). Itu sebagai respons atas retorika rezim Zionis dan Washington yang menargetkan negara Islam tersebut.

Sebelumnya, rezim Zionis dan Washington mengancam akan menyerang Teheran lagi di tengah protes besar yang melanda Iran. Protes itu dipicu oleh kesulitan ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan pelengseran rezim.

Saat protes semakin intensif, Presiden AS Donald Trump memberikan komentarnya pada hari Minggu. Ketika ditanya apakah AS akan campur tangan dalam protes tersebut, Trump mengatakan: "Kami akan mengamati. Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan mendapat balasan yang sangat keras dari Amerika Serikat.”

Baca Juga: Trump Dukung Israel Serang Iran Lagi: 'Harus Serang dengan Keras!'

Berbicara kepada para pelajar akademi militer pada hari Rabu, Jenderal Hatami mengatakan: "Saat ini tidak ada keraguan tentang permusuhan Presiden AS [Donald Trump] dan Perdana Menteri Israel [Benjamin Netanyahu] yang kriminal terhadap bangsa Iran."

Komandan Angkatan Darat Iran itu menuduh kedua pemimpin tersebut mencampuri urusan Iran.

“Republik Islam menganggap intensifikasi retorika semacam itu terhadap bangsa Iran sebagai ancaman dan tidak akan membiarkan kelanjutannya tanpa tanggapan,” katanya kepada para pelajar.

“Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih besar daripada sebelum perang. Jika musuh melakukan kesalahan, mereka akan menghadapi respons yang lebih tegas, dan kami akan memotong tangan setiap agresor," paparnya.

Dewan Pertahanan Iran yang baru dibentuk juga menyatakan bahwa Teheran dapat merespons lebih dulu sebelum serangan musuh terjadi.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, dewan tersebut mengatakan bahwa tuduhan dan pernyataan intervensionis yang ditujukan kepada Iran dapat dianggap sebagai tindakan permusuhan jika melampaui retorika.

Dewan tersebut mengatakan bahwa keamanan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Iran merupakan garis merah yang tidak dapat dilanggar, dan memperingatkan bahwa perilaku permusuhan yang berkelanjutan akan memicu respons, dengan tanggung jawab penuh atas konsekuensinya berada di pihak yang berada di baliknya.

Dalam kerangka pertahanan yang sah, lanjut dewan tersebut, Iran tidak menganggap dirinya terbatas hanya untuk merespons setelah suatu tindakan terjadi dan akan memperlakukan tanda-tanda ancaman yang nyata sebagai bagian dari penilaian keamanannya.

“Setiap pelanggaran terhadap kepentingan nasional, campur tangan dalam urusan internal, atau tindakan yang mengancam stabilitas Iran akan ditanggapi dengan respons yang proporsional, tepat sasaran, dan tegas. Peningkatan bahasa yang mengancam dan perilaku intervensionis yang melampaui sekadar gertakan verbal dapat diartikan sebagai perilaku bermusuhan," katanya, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (8/1/2026).

Dalam upaya untuk menghentikan kemarahan di balik protes saat ini, pemerintah Iran mulai membayar subsidi setara dengan £5 per bulan untuk menutupi kenaikan biaya bahan makanan pokok seperti beras, daging, dan pasta pada hari Rabu.

Kenaikan harga pangan disalahkan sebagai pemicu demo rusuh.

Protes dimulai pada 28 Desember, setelah mata uang Iran; rial, jatuh tajam di tengah pengetatan sanksi dan dampak perang Juni dengan Israel.

Protes tersebut mencapai hari ke-11 pada hari Rabu dan tampaknya tidak akan berhenti.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan kota-kota baru seperti Bojnourd, Kerman, Rasht, Shiraz, dan Tabriz, serta beberapa kota kecil lainnya, menjadi lokasi baru yang diguncang demo pada hari Rabu.