Eks PM Inggris Tony Blair Berambisi Pimpin Pemerintahan Transisi Gaza
Sabtu, 27 September 2025 - 08:42 WIB
loading...
Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Foto/Lorne Thomson/Redferns
A
A
A
LONDON - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair mengusulkan untuk memimpin pemerintahan transisi di Gaza setelah kampanye militer Israel di wilayah kantong tersebut berakhir. Media Inggris melaporkan hal itu pada hari Jumat (26/9/2025).
Blair dilaporkan sedang berupaya memimpin badan yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA), yang akan mengawasi rekonstruksi dan pada akhirnya mengalihkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Tepi Barat.
Sebagai salah satu dari selusin konsep yang diusulkan berbagai pemerintah dan lembaga pemikir, GITA akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi "otoritas politik dan hukum tertinggi" Gaza selama lima tahun.
Jika disetujui, Blair akan memiliki sekretariat hingga 25 orang yang didanai oleh negara-negara Teluk.
The Economist menggambarkan rencana tersebut sebagai "peningkatan yang nyata" dibandingkan visi Presiden AS Donald Trump sebelumnya tentang "riviera" Gaza yang dimiliki Amerika.
Menurut laporan tersebut, GITA awalnya akan berkantor pusat di El-Arish, Mesir, dan meniru otoritas transisi sebelumnya di Timor Leste dan Kosovo. Misinya mencakup penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina (PA).
Badan Palestina yang berbasis di Ramallah saat ini hanya menjalankan wewenang terbatas di Tepi Barat, tempat militer Israel memegang kendali dominan –pengaturan yang dicap oleh para kritikus sebagai sistem apartheid.
Blair dilaporkan sedang berupaya memimpin badan yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA), yang akan mengawasi rekonstruksi dan pada akhirnya mengalihkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Tepi Barat.
Sebagai salah satu dari selusin konsep yang diusulkan berbagai pemerintah dan lembaga pemikir, GITA akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi "otoritas politik dan hukum tertinggi" Gaza selama lima tahun.
Jika disetujui, Blair akan memiliki sekretariat hingga 25 orang yang didanai oleh negara-negara Teluk.
The Economist menggambarkan rencana tersebut sebagai "peningkatan yang nyata" dibandingkan visi Presiden AS Donald Trump sebelumnya tentang "riviera" Gaza yang dimiliki Amerika.
Menurut laporan tersebut, GITA awalnya akan berkantor pusat di El-Arish, Mesir, dan meniru otoritas transisi sebelumnya di Timor Leste dan Kosovo. Misinya mencakup penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina (PA).
Badan Palestina yang berbasis di Ramallah saat ini hanya menjalankan wewenang terbatas di Tepi Barat, tempat militer Israel memegang kendali dominan –pengaturan yang dicap oleh para kritikus sebagai sistem apartheid.
Lihat Juga :
