Trump Akan Bahas Gaza Bersama Prabowo dan Pemimpin Negara Muslim
Selasa, 23 September 2025 - 14:12 WIB
loading...
Presiden Indonesia Prabowo Subianto pidato di Sidang Umum PBB. Presiden AS Donald Trump akan bahas Gaza bersama Prabowo dan para pemimpin Muslim. Foto/YouTube/UN News
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu dengan para pemimpin dan pejabat dari berbagai negara mayoritas Muslim hari ini (23/9/2025) untuk membahas situasi di Gaza. Wilayah Palestina itu telah luluh lantak dibombardir sekutu utama Washington; Israel.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan kemarin bahwa Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Pakistan.
Menurut laporan Reuters, Selasa (23/9/2025), seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Gaza memang menjadi topik pembicaraan.
Baca Juga: Prancis Resmi Akui Negara Palestina, Israel Makin Murka
Axios melaporkan bahwa Trump akan menyampaikan proposal perdamaian dan pemerintahan pascaperang di Gaza kepada para pemimpin negara mayoritas Muslim tersebut.
Laporan itu menambahkan, selain membebaskan para sandera Israel dan mengakhiri perang, Trump diperkirakan akan membahas rencana AS seputar penarikan pasukan Israel dan pemerintahan pascaperang di Gaza, tanpa keterlibatan Hamas.
Washington ingin negara-negara Arab dan Muslim sepakat untuk mengirim pasukan militer ke Gaza guna memungkinkan penarikan pasukan Israel dan mengamankan pendanaan untuk program transisi dan pembangunan kembali wilayah tersebut.
Trump akan berpidato di Majelis Umum PBB hari ini, sehari setelah puluhan pemimpin dunia berkumpul di PBB untuk mendukung Negara Palestina, sebuah langkah diplomatik penting yang telah berlangsung hampir dua tahun dalam perang Gaza yang menghadapi perlawanan sengit dari Israel dan Amerika Serikat.
Kedua negara mengatakan solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian, tetapi Israel mengatakan pengakuan Negara Palestina merupakan hadiah bagi ekstremisme.
Serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat seluruh penduduk Gaza mengungsi, dan memicu krisis kelaparan. Berbagai pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB menilai hal itu merupakan genosida.
Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Oktober 2023 oleh kelompok militan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Israel juga telah mengebom Iran, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Qatar selama perangnya di Gaza.
Trump telah menjanjikan akhir yang cepat dari perang di Gaza, tetapi resolusinya masih sulit dicapai setelah delapan bulan masa jabatannya.
Masa jabatan Trump dimulai dengan gencatan senjata selama dua bulan antara Israel dan Hamas, yang berakhir ketika serangan Israel menewaskan 400 warga Palestina pada 18 Maret. Baru-baru ini, gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza.
Pada bulan Februari, Trump mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan pemindahan permanen warga Palestina dari sana. Usulan tersebut dicap sebagai "pembersihan etnis" oleh para pakar hak asasi manusia dan PBB. Pengusiran paksa adalah ilegal menurut hukum internasional. Trump menggambarkan rencana tersebut sebagai gagasan pembangunan kembali.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan kemarin bahwa Trump akan mengadakan pertemuan multilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, dan Pakistan.
Menurut laporan Reuters, Selasa (23/9/2025), seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Gaza memang menjadi topik pembicaraan.
Baca Juga: Prancis Resmi Akui Negara Palestina, Israel Makin Murka
Axios melaporkan bahwa Trump akan menyampaikan proposal perdamaian dan pemerintahan pascaperang di Gaza kepada para pemimpin negara mayoritas Muslim tersebut.
Laporan itu menambahkan, selain membebaskan para sandera Israel dan mengakhiri perang, Trump diperkirakan akan membahas rencana AS seputar penarikan pasukan Israel dan pemerintahan pascaperang di Gaza, tanpa keterlibatan Hamas.
Washington ingin negara-negara Arab dan Muslim sepakat untuk mengirim pasukan militer ke Gaza guna memungkinkan penarikan pasukan Israel dan mengamankan pendanaan untuk program transisi dan pembangunan kembali wilayah tersebut.
Trump akan berpidato di Majelis Umum PBB hari ini, sehari setelah puluhan pemimpin dunia berkumpul di PBB untuk mendukung Negara Palestina, sebuah langkah diplomatik penting yang telah berlangsung hampir dua tahun dalam perang Gaza yang menghadapi perlawanan sengit dari Israel dan Amerika Serikat.
Kedua negara mengatakan solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian, tetapi Israel mengatakan pengakuan Negara Palestina merupakan hadiah bagi ekstremisme.
Serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat seluruh penduduk Gaza mengungsi, dan memicu krisis kelaparan. Berbagai pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB menilai hal itu merupakan genosida.
Israel menyebut tindakannya sebagai pembelaan diri setelah serangan Oktober 2023 oleh kelompok militan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Israel juga telah mengebom Iran, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Qatar selama perangnya di Gaza.
Trump telah menjanjikan akhir yang cepat dari perang di Gaza, tetapi resolusinya masih sulit dicapai setelah delapan bulan masa jabatannya.
Masa jabatan Trump dimulai dengan gencatan senjata selama dua bulan antara Israel dan Hamas, yang berakhir ketika serangan Israel menewaskan 400 warga Palestina pada 18 Maret. Baru-baru ini, gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan, termasuk anak-anak, telah memicu kemarahan global terhadap serangan Israel di Gaza.
Pada bulan Februari, Trump mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan pemindahan permanen warga Palestina dari sana. Usulan tersebut dicap sebagai "pembersihan etnis" oleh para pakar hak asasi manusia dan PBB. Pengusiran paksa adalah ilegal menurut hukum internasional. Trump menggambarkan rencana tersebut sebagai gagasan pembangunan kembali.
(mas)
Lihat Juga :