8 Negara Eropa Kecam Rencana Israel Mencaplok Gaza, Siapa Mereka?
Senin, 11 Agustus 2025 - 14:51 WIB
loading...
Delapan negara kecam rencana Israel mencaplok Gaza. Foto/X/@Amiran_Zizovi
A
A
A
GAZA - Delapan negara Eropa "mengecam keras" rencana pemerintah Israel untuk menduduki Kota Gaza sepenuhnya. Mereka "dengan tegas" menolak segala perubahan demografis atau teritorial, lapor Anadolu.
Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka "mengecam keras pengumuman terbaru oleh Pemerintah Israel tentang intensifikasi pendudukan dan serangan militer, termasuk di Kota Gaza."
"Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang tersisa," demikian bunyi pernyataan tersebut, dilansir Middle East Monitor.
Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ditentang luas pada Jumat pagi.
Baca Juga: Mengapa Kecaman Global Pencaplokan Gaza Tak Berpengaruh pada Israel?
Para menteri luar negeri mencatat bahwa pendudukan yang direncanakan akan menyebabkan tingginya angka kematian yang tidak dapat diterima dan pemindahan paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.
"Kami dengan tegas menolak segala perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Palestina yang Diduduki," tegas pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa tindakan dalam hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
Para menteri luar negeri memperingatkan bahwa intensifikasi ofensif militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan "hambatan serius" bagi implementasi solusi dua negara.
"Jalur Gaza harus menjadi bagian integral dari Negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," demikian pernyataan tersebut, yang menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan "jaminan keamanan terbaik bagi keduanya, dan akan menjamin stabilitas bagi seluruh kawasan."
"Kami terus menyerukan perjanjian gencatan senjata segera dan penghentian permanen permusuhan, pembebasan segera semua sandera di tangan Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar," tambahnya.
Tentara Israel melanjutkan serangan di Gaza pada 18 Maret, dan sejak itu telah menewaskan 9.862 orang dan melukai 40.809 orang, menggagalkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.
Israel telah menghadapi kemarahan yang semakin besar atas perang mematikannya di Gaza, di mana lebih dari 61.400 orang telah tewas sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan membawanya ke ambang kelaparan.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka "mengecam keras pengumuman terbaru oleh Pemerintah Israel tentang intensifikasi pendudukan dan serangan militer, termasuk di Kota Gaza."
"Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang tersisa," demikian bunyi pernyataan tersebut, dilansir Middle East Monitor.
Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ditentang luas pada Jumat pagi.
Baca Juga: Mengapa Kecaman Global Pencaplokan Gaza Tak Berpengaruh pada Israel?
Para menteri luar negeri mencatat bahwa pendudukan yang direncanakan akan menyebabkan tingginya angka kematian yang tidak dapat diterima dan pemindahan paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.
"Kami dengan tegas menolak segala perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Palestina yang Diduduki," tegas pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa tindakan dalam hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
Para menteri luar negeri memperingatkan bahwa intensifikasi ofensif militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan "hambatan serius" bagi implementasi solusi dua negara.
"Jalur Gaza harus menjadi bagian integral dari Negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," demikian pernyataan tersebut, yang menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan "jaminan keamanan terbaik bagi keduanya, dan akan menjamin stabilitas bagi seluruh kawasan."
"Kami terus menyerukan perjanjian gencatan senjata segera dan penghentian permanen permusuhan, pembebasan segera semua sandera di tangan Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar," tambahnya.
Tentara Israel melanjutkan serangan di Gaza pada 18 Maret, dan sejak itu telah menewaskan 9.862 orang dan melukai 40.809 orang, menggagalkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.
Israel telah menghadapi kemarahan yang semakin besar atas perang mematikannya di Gaza, di mana lebih dari 61.400 orang telah tewas sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan membawanya ke ambang kelaparan.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
(ahm)
Lihat Juga :
