Pakar Ungkap Operasi GHF di Gaza Bagian dari Misi Gelap untuk Usir Warga Palestina
Rabu, 02 Juli 2025 - 13:40 WIB
loading...
Warga Palestina berbondong-bondong mendatangi pusat bantuan yang didirikan Yayasan Bantuan Kemanusiaan Gaza yang dipimpin AS dan Israel di Jalan Pesisir di wilayah Sudaniya untuk menerima paket makanan di utara Kota Gaza, Gaza pada 17 Juni 2025. Foto/Saee
A
A
A
GAZA - Antony Loewenstein, jurnalis dan penulis The Palestine Laboratory menyatakan dorongan Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih distribusi bantuan dari PBB di Gaza, melalui GHF, ditujukan untuk mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut. Menurut dia, Israel sangat membenci PBB.
Ia mengatakan Israel membenci kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki karena menganggap badan dunia tersebut "melestarikan masalah Palestina".
"Itu tidak masuk akal. Masalahnya adalah ada pendudukan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Itulah yang melestarikan situasi, bukan PBB," tegas Loewenstein.
Ia melanjutkan dengan mencatat studi baru-baru ini yang diterbitkan di majalah Nature telah menemukan sekitar 84.000 orang telah tewas di Gaza akibat perang Israel.
"Ini adalah jumlah orang yang mengejutkan," ujar dia.
“Dan dalam lima pekan terakhir, sejak operasi bantuan ini dimulai, sudah lebih dari 600 orang tewas, dan tidak ada tanda-tanda saat ini bahwa itu akan berhenti. Dan perlu dikatakan tujuannya juga cukup jelas. Israel sekarang mengendalikan seluruh Jalur Gaza secara militer, dan warga sipil Palestina berada di sekitar 20-21 persen wilayahnya, yang berarti sebagian besar wilayah Gaza tidak memiliki warga Palestina atau sangat, sangat sedikit,” papar dia.
“Dan ketakutan yang saya miliki … adalah bahwa apa yang disebut tujuan jangka panjang di sini adalah, bagi warga Palestina yang tetap tinggal, yang menolak untuk pergi – dengan asumsi mereka diberi pilihan untuk melakukan hal lain – hidup mereka pada dasarnya akan menjadi kesengsaraan dan pengepungan yang intens selamanya, setidaknya untuk masa mendatang. Dan operasi bantuan ini adalah bagian dari misi yang sangat, sangat gelap itu,” ungkap dia.
Sementara itu, lebih dari 170 organisasi bantuan pada hari Senin (30/6/2025) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam sistem distribusi bantuan yang baru diberlakukan Israel dan dikendalikan militer di Gaza, dengan peringatan sistem itu memaksa warga sipil untuk memilih antara “kelaparan atau tembakan”, Anadolu melaporkan.
LSM tersebut meminta masyarakat internasional segera mengambil tindakan guna mengakhiri apa yang mereka gambarkan sebagai "skema distribusi yang mematikan," dan untuk mengembalikan mekanisme koordinasi yang dipimpin PBB sebelumnya yang melibatkan badan-badan seperti UNRWA dan masyarakat sipil Palestina.
Menurut pernyataan tersebut, sistem Israel telah mengganti 400 titik distribusi kemanusiaan dengan hanya empat lokasi yang dikelola militer, sehingga menciptakan zona-zona yang penuh sesak dan berbahaya, tempat orang-orang sering terpapar tembakan.
Dalam waktu kurang dari empat pekan, lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas dan hampir 4.000 orang terluka saat berupaya mengakses makanan dan bantuan.
"Daerah-daerah ini telah menjadi lokasi pembantaian berulang-ulang yang terang-terangan mengabaikan hukum humaniter internasional. Anak-anak yatim piatu dan pengasuhnya termasuk di antara yang tewas, dengan anak-anak terluka dalam lebih dari separuh serangan terhadap warga sipil di lokasi-lokasi ini," ungkap LSM tersebut.
Kelompok-kelompok bantuan tersebut menekankan krisis kemanusiaan Gaza semakin dalam dengan cepat di tengah meluasnya kelaparan, kekurangan bahan bakar, dan kurangnya air bersih.
“Sistem kemanusiaan secara sengaja dan sistematis dibongkar oleh blokade dan pembatasan pemerintah Israel, blokade yang sekarang digunakan untuk membenarkan penutupan hampir semua operasi bantuan lainnya demi alternatif mematikan yang dikendalikan militer yang tidak melindungi warga sipil maupun memenuhi kebutuhan dasar,” papar pernyataan itu.
Organisasi-organisasi tersebut mendesak negara-negara untuk tidak mendukung atau mendanai “skema bantuan militer” dan menyerukan akses kemanusiaan penuh, gencatan senjata segera dan berkelanjutan, pembebasan semua sandera dan individu yang ditahan secara sewenang-wenang, dan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional.
Meskipun ada seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah menewaskan lebih dari 56.500 warga Palestina dalam serangan mematikan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.
Baca juga: Iran Akui Kerusakan Serius Terjadi di Situs Nuklir akibat Serangan AS dan Israel
Ia mengatakan Israel membenci kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki karena menganggap badan dunia tersebut "melestarikan masalah Palestina".
"Itu tidak masuk akal. Masalahnya adalah ada pendudukan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Itulah yang melestarikan situasi, bukan PBB," tegas Loewenstein.
Ia melanjutkan dengan mencatat studi baru-baru ini yang diterbitkan di majalah Nature telah menemukan sekitar 84.000 orang telah tewas di Gaza akibat perang Israel.
"Ini adalah jumlah orang yang mengejutkan," ujar dia.
“Dan dalam lima pekan terakhir, sejak operasi bantuan ini dimulai, sudah lebih dari 600 orang tewas, dan tidak ada tanda-tanda saat ini bahwa itu akan berhenti. Dan perlu dikatakan tujuannya juga cukup jelas. Israel sekarang mengendalikan seluruh Jalur Gaza secara militer, dan warga sipil Palestina berada di sekitar 20-21 persen wilayahnya, yang berarti sebagian besar wilayah Gaza tidak memiliki warga Palestina atau sangat, sangat sedikit,” papar dia.
“Dan ketakutan yang saya miliki … adalah bahwa apa yang disebut tujuan jangka panjang di sini adalah, bagi warga Palestina yang tetap tinggal, yang menolak untuk pergi – dengan asumsi mereka diberi pilihan untuk melakukan hal lain – hidup mereka pada dasarnya akan menjadi kesengsaraan dan pengepungan yang intens selamanya, setidaknya untuk masa mendatang. Dan operasi bantuan ini adalah bagian dari misi yang sangat, sangat gelap itu,” ungkap dia.
Sementara itu, lebih dari 170 organisasi bantuan pada hari Senin (30/6/2025) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam sistem distribusi bantuan yang baru diberlakukan Israel dan dikendalikan militer di Gaza, dengan peringatan sistem itu memaksa warga sipil untuk memilih antara “kelaparan atau tembakan”, Anadolu melaporkan.
LSM tersebut meminta masyarakat internasional segera mengambil tindakan guna mengakhiri apa yang mereka gambarkan sebagai "skema distribusi yang mematikan," dan untuk mengembalikan mekanisme koordinasi yang dipimpin PBB sebelumnya yang melibatkan badan-badan seperti UNRWA dan masyarakat sipil Palestina.
Menurut pernyataan tersebut, sistem Israel telah mengganti 400 titik distribusi kemanusiaan dengan hanya empat lokasi yang dikelola militer, sehingga menciptakan zona-zona yang penuh sesak dan berbahaya, tempat orang-orang sering terpapar tembakan.
Dalam waktu kurang dari empat pekan, lebih dari 500 warga Palestina dilaporkan tewas dan hampir 4.000 orang terluka saat berupaya mengakses makanan dan bantuan.
"Daerah-daerah ini telah menjadi lokasi pembantaian berulang-ulang yang terang-terangan mengabaikan hukum humaniter internasional. Anak-anak yatim piatu dan pengasuhnya termasuk di antara yang tewas, dengan anak-anak terluka dalam lebih dari separuh serangan terhadap warga sipil di lokasi-lokasi ini," ungkap LSM tersebut.
Kelompok-kelompok bantuan tersebut menekankan krisis kemanusiaan Gaza semakin dalam dengan cepat di tengah meluasnya kelaparan, kekurangan bahan bakar, dan kurangnya air bersih.
“Sistem kemanusiaan secara sengaja dan sistematis dibongkar oleh blokade dan pembatasan pemerintah Israel, blokade yang sekarang digunakan untuk membenarkan penutupan hampir semua operasi bantuan lainnya demi alternatif mematikan yang dikendalikan militer yang tidak melindungi warga sipil maupun memenuhi kebutuhan dasar,” papar pernyataan itu.
Organisasi-organisasi tersebut mendesak negara-negara untuk tidak mendukung atau mendanai “skema bantuan militer” dan menyerukan akses kemanusiaan penuh, gencatan senjata segera dan berkelanjutan, pembebasan semua sandera dan individu yang ditahan secara sewenang-wenang, dan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional.
Meskipun ada seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah menewaskan lebih dari 56.500 warga Palestina dalam serangan mematikan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.
Baca juga: Iran Akui Kerusakan Serius Terjadi di Situs Nuklir akibat Serangan AS dan Israel
(sya)
Lihat Juga :
