Menlu Retno: Pemerintah Bahas Pemulangan WNI dan ABK di Luar Negeri

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyatakan pemerintah sedang membahas pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dan anak buah kapal (ABK) di tengah wabah virus corona.

“Dengan semakin besarnya tantangan penyebaran Covid-19 di hampir seluruh negara di dunia, maka Presiden hari ini baru saja memimpin rapat terbatas terutama membahas dua hal. Pertama adalah membahas mengenai lalu lintas kepulangan WNI dan yang kedua adalah lalu lintas kunjungan atau transit orang asing ke wilayah Indonesia,” papar Menlu Retno.

Menurut Retno, pemerintah Indonesia terus berusaha menangani penyebaran Covid-19 di dalam negeri dan sekaligus melakukan perlindungan WNI di luar negeri semaksimal mungkin.

“Presiden secara jelas menyampaikan mengenai pentingnya untuk memberikan perlindungan WNI di luar negeri, kemudian melindungi kesehatan WNI yang kemungkinan terpapar Covid-19 dan pada saat yang sama juga melindungi wilayah dan rakyat Indonesia secara lebih luas terhadap kemungkinan terpapar Covid-19 lebih jauh lagi,” ujar dia.

“Kita juga memahami bahwa hampir semua negara telah melakukan pembatasan pergerakan lalu lintas orang dengan segala variasinya, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara,” ungkap Retno.

Retno menambahkan, tidak ada kebijakan yang "one fit for all", kebijakan-kebijakan ini tentunya membawa dampak terhadap keberadaan WNI di luar negeri.

Salah satunya menyangkut kepulangan WNI ke Indonesia dalam jumlah yang jauh lebih besar dari masa yang biasa. “Kita berusaha meihat dari clusternya, dua kepulangan WNI yang sangat menonjol saat ini, yaitu kepulangan WNI dari Malaysia sebagai dampak dari pemberlakukan MCO dan yang kedua adalah pemulangan para ABK WNI sebagai dampak dari penghentian sementara kapal-kapal pesiar di mana mereka bekerja,” tutur dia.

“Di tengah pembatasan yang bervariasi tadi, perwakilan Indonesia di luar negeri memberikan perlindungan maksimal dari WNI tersebut termasuk pemulangan WNI dan ABK, secara terpisah ada nanti Jamaah Tabligh,” ungkap dia.

Secara lebih rinci, Retno menjelaskan, “Dari sisi jumlah WNI kita di Malaysia jumlahnya melebih angka 1 juta orang, sementara data yang bisa kita himpun untuk ABK di kapal-kapal pesiar jumlahnya sekitar 11.838 di 80 kapal.”

“Jumlah ini mungkin dari waktu ke waktu akan terus bergerak ke kami, saya ingin berikan contoh bantuan apa yang sudah diberikan untuk perwakilan kita di luar negeri untu ABK,” kata dia.

ia menambahkan, “Kita pastikan hak-hak ABK dipenuhi perusahaan di mana mereka bekerja. Tadi subuh, saya sudah melakukan komunikasi dengan Konjen kita di Johor Baru sudah di pelabuhan Tulang Laut untuk memastikan proses teman-teman kita yang ingin pulang lancar, Konjen di Kuching dan KBRI Kuala Lumpur akan berikan bantuan melalui Kuching pulang lewat darat.”

“Jamaah Tabligh jumlah yang pasti kita tidak pernah tahu tapi dari data yang kita peroleh sampai saat ini jumlah Jamaah Tablih yang ada di data kita 1456 dan 731 di antaranya berada di India,” papar Retno.

Protokol kesehatan yang berlaku di pintu-pintu masuk di Indonesia yang akan terus diberlakukan adalah: Pertama, pemeriksaan kesehatan di pintu ketibaan. Kedua, wajib mengisi health alert card yang disiapkan kemenkes.

“Bagi yang menunjukkan gejala akan dilakukan lebih lanjut karantina terpisah dan ditangani lebih lanjut bagi yang tidak menunjukkan gejala mereka tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari,” ujar dia.

Selain itu, Retno mengungkapkan, “Tadi Menkominfo menyampaikan aplikasi lindungi peduli yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan kita. Aplikasi ini mohon dipergunakan sekali lagi untuk jaga kita sendiri, bisa juga jaga lingkungan kita.”

“Hal lain di pintu-pintu masuk akan diperkuat dan diberdayakan sehingga akan melakukan pengecekan kesehatan dan protokol kesehatan lainnya,” papar dia.

“Untuk kasus di Malaysia, perwakilan RI sudah berusaha untuk memberi bantuan kepada para WNI kita. Sudah lebih dari 3000 bantuan logistik yang diberikan dan akan dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai situasi di negara malaysia yang dalam hal ini dalam status MCO, maka ini akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Malasyia, terus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia,” pungkas dia.