Arab Saudi Inginkan Jet Tempur Siluman F-35 AS, Superioritas Militer Israel Terancam
Senin, 26 Mei 2025 - 08:25 WIB
loading...
A
A
A
Komitmen Washington untuk memastikan Israel mempertahankan keunggulan kualitatif dalam kemampuan militer dimulai sejak masa kepresidenan Lyndon B Johnson. Pada tahun 2008, hal itu secara resmi dikodifikasikan menjadi undang-undang yang mengharuskan posisi Tel Aviv dipertimbangkan sebelum penjualan senjata apa pun ke wilayah tersebut.
Doktrin tersebut berakar pada posisi Israel sebagai sekutu demokratis yang dikelilingi oleh tetangga yang sering bermusuhan. Mengingat kerugian geografis dan demografisnya, Israel tidak dapat mengandalkan kuantitas dalam peperangan dan sebaliknya bergantung pada keunggulan teknologi dan taktis.
Selama beberapa dekade, penjualan senjata AS ke negara-negara Arab telah berulang kali menguji QME Israel. Terkadang, hal itu hanya terjadi berkat jaminan AS atau penjualan senjata pelengkap ke Israel.
Pada tahun 1981, Tel Aviv sangat menolak keputusan Washington untuk menjual pesawat pengintai AWACS dan paket peningkatan F-15 canggih ke Arab Saudi, karena khawatir hal itu akan mengikis keunggulan teknologi Israel.
Meskipun mendapat tentangan keras, Kongres AS menyetujui kesepakatan itu dengan selisih tipis, dengan presiden saat itu Ronald Reagan menawarkan Israel serangkaian jaminan, termasuk bantuan militer tambahan sebesar USD600 juta dan 15 F-15 baru.
Baru-baru ini, pemerintahan Trump pada tahun 2020 setuju untuk menjual 50 unit F-35 ke Uni Emirat Arab (UEA) menyusul kesepakatan Abu Dhabi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, meskipun para pejabat membantah adanya hubungan antara keduanya.
Potensi penjualan F-35 menimbulkan tanda bahaya di Israel, tetapi Tel Aviv akhirnya mengatakan tidak akan menentang kesepakatan itu, setelah AS setuju untuk menandatangani perjanjian formal yang menegaskan kembali komitmen Washington yang diabadikan secara hukum untuk mempertahankan keunggulan militer regional Israel.
Pada akhirnya, penjualan itu digagalkan oleh Uni Emirat Arab, bukan QME. Pada tahun 2021, Uni Emirat Arab menangguhkan pembicaraan dengan pemerintahan Biden terkait pembelian pesawat tersebut karena berbagai ketidaksepakatan atas penjualan tersebut, termasuk harga jualnya, dan pada tahun 2024, pejabat di Abu Dhabi mengatakan mereka tidak berencana untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.
Doktrin tersebut berakar pada posisi Israel sebagai sekutu demokratis yang dikelilingi oleh tetangga yang sering bermusuhan. Mengingat kerugian geografis dan demografisnya, Israel tidak dapat mengandalkan kuantitas dalam peperangan dan sebaliknya bergantung pada keunggulan teknologi dan taktis.
Selama beberapa dekade, penjualan senjata AS ke negara-negara Arab telah berulang kali menguji QME Israel. Terkadang, hal itu hanya terjadi berkat jaminan AS atau penjualan senjata pelengkap ke Israel.
Pada tahun 1981, Tel Aviv sangat menolak keputusan Washington untuk menjual pesawat pengintai AWACS dan paket peningkatan F-15 canggih ke Arab Saudi, karena khawatir hal itu akan mengikis keunggulan teknologi Israel.
Meskipun mendapat tentangan keras, Kongres AS menyetujui kesepakatan itu dengan selisih tipis, dengan presiden saat itu Ronald Reagan menawarkan Israel serangkaian jaminan, termasuk bantuan militer tambahan sebesar USD600 juta dan 15 F-15 baru.
Baru-baru ini, pemerintahan Trump pada tahun 2020 setuju untuk menjual 50 unit F-35 ke Uni Emirat Arab (UEA) menyusul kesepakatan Abu Dhabi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, meskipun para pejabat membantah adanya hubungan antara keduanya.
Potensi penjualan F-35 menimbulkan tanda bahaya di Israel, tetapi Tel Aviv akhirnya mengatakan tidak akan menentang kesepakatan itu, setelah AS setuju untuk menandatangani perjanjian formal yang menegaskan kembali komitmen Washington yang diabadikan secara hukum untuk mempertahankan keunggulan militer regional Israel.
Pada akhirnya, penjualan itu digagalkan oleh Uni Emirat Arab, bukan QME. Pada tahun 2021, Uni Emirat Arab menangguhkan pembicaraan dengan pemerintahan Biden terkait pembelian pesawat tersebut karena berbagai ketidaksepakatan atas penjualan tersebut, termasuk harga jualnya, dan pada tahun 2024, pejabat di Abu Dhabi mengatakan mereka tidak berencana untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
