Jurnalis WNI: Saya Diinterogasi dan Ditahan di Singapura 2 Kali karena Menulis tentang Palestina

JAKARTA - Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat, jurnalis dan akademisi berkewarganegaraan Indonesia, menceritakan pengalaman tidak mengenakkan saat transit di Bandara Changi, Singapura. Dia diinterogasi dan ditahan, bukan hanya sekali tapi dua kali, di bandara tersebut karena menulis tentang Palestina.

Jurnalis yang rajin menulis tentang urusan Timur Tengah itu menuliskan pengalaman tersebut dalam artikel di Middle East Monitor. Berikut tulisan lengkapnya:

Baca Juga: Mahathir Mohamad: Bangsa Melayu Kehilangan Singapura, Jatuh ke Tangan Orang China

Saya diinterogasi di Singapura dua kali karena menulis tentang Palestina

Pada tahun 2023, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya duga di negara seperti Singapura. Bukan sekali, tetapi dua kali, saya ditahan dan diinterogasi di Bandara Changi—bukan karena melanggar hukum apa pun, bukan karena membawa barang mencurigakan, tetapi karena pekerjaan saya sebagai akademisi dan jurnalis yang menulis tentang urusan Timur Tengah, khususnya Palestina.

Saya warga negara Indonesia. Saya tumbuh besar di Qatar karena ayah saya pindah kerja dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dan sarjana di sana. Saya kemudian belajar di Inggris, dan antara tahun 2022 dan 2025, saya tinggal dan bekerja di Korea Selatan sebagai Profesor Riset di Universitas Studi Luar Negeri Busan. Tulisan saya telah lama berfokus pada politik Timur Tengah, dengan minat yang konsisten pada Palestina—suatu tujuan yang berakar pada sejarah pribadi, kejelasan moral, dan tugas ilmiah.

Pada bulan Februari 2023, saya dan istri saya sedang transit di Singapura, terbang kembali ke Indonesia dari Korea Selatan. Kami telah merencanakan malam yang tenang selama persinggahan semalam kami, termasuk mampir untuk mencoba mi halal di Tampines Mall. Namun, alih-alih persinggahan yang damai, saya malah dihentikan di imigrasi dan dibawa ke ruang terpencil di samping konter. Istri saya disuruh menunggu di dekatnya, bingung dan cemas.

Setelah menunggu sebentar, tiga pria mendatangi saya, memperkenalkan diri mereka sebagai petugas keamanan Singapura. Mereka menanyai saya tentang latar belakang saya, riwayat perjalanan saya di Timur Tengah, dan yang paling penting—pekerjaan akademis dan jurnalistik saya. Mereka menyita ponsel saya dan memeriksa isinya. Salah satu dari mereka menyebut saya sebagai "penulis yang produktif", sebuah pernyataan yang memperjelas bahwa mereka telah melakukan penelitian sebelumnya tentang saya sebelum pertemuan itu. Yang lain bertanya, "Mengapa Anda menulis tentang Timur Tengah, khususnya Palestina?" Mereka juga mendesak saya tentang pandangan saya mengenai situasi di Timur Tengah, yang menunjukkan minat yang lebih dalam tidak hanya pada apa yang telah saya tulis, tetapi juga pada perspektif yang saya miliki.

Mereka tidak pernah secara eksplisit menuduh saya melakukan kesalahan. Namun, fokus mereka pada publikasi saya, dan pada tahun-tahun saya tinggal di Timur Tengah, merupakan indikasi yang jelas bahwa karya intelektual saya telah menarik perhatian mereka. Kemudian, istri saya memberi tahu saya bahwa seorang petugas secara langsung mengatakan kepadanya bahwa mereka menginterogasi saya karena jurnalisme saya. Setelah berjam-jam diinterogasi, saya dibebaskan dan dikawal ke pintu keberangkatan. Kami tidak pernah mencoba mi itu, dan kami disuruh menunggu hingga pagi untuk penerbangan lanjutan kami. Sebelum membiarkan saya pergi, seorang petugas memberi peringatan perpisahan: "Jangan menulis tentang pertemuan kami". Saya menulis tentang hal itu sekarang karena intimidasi semacam itu tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Tujuh bulan kemudian, pada bulan September 2023, hal itu terjadi lagi. Saya sedang dalam penerbangan dari Busan ke Yogyakarta melalui Singapura. Karena pemindahan tidak otomatis, saya harus melalui imigrasi untuk memeriksa ulang tas saya. Saat paspor saya dipindai, saya ditandai dan ditarik ke samping sekali lagi. Pemeriksaan kali ini lebih singkat, tetapi nada dan fokusnya sama. Bahkan ketika saya kembali pada pagi hari untuk menaiki penerbangan berikutnya, saya ditandai lagi dan diarahkan ke konter imigrasi "khusus".

Ini bukan pertemuan yang terisolasi atau tidak disengaja. Nama dan paspor saya jelas-jelas ditandai merah.

Ironisnya, saya memiliki hubungan profesional dengan Singapura sendiri. Saya berafiliasi dengan Middle East Institute di National University of Singapore—salah satu lembaga akademis terkemuka di negara ini untuk urusan Timur Tengah. Tetapi hal itu tampaknya tidak menjadi masalah bagi petugas keamanan yang memeriksa saya. Kontribusi intelektual saya tidak berarti apa-apa dalam menghadapi kecurigaan negara.

Saya telah bepergian ke lebih dari 40 negara. Seperti banyak Muslim dan peneliti yang berfokus pada Timur Tengah, saya pernah mengalami pengawasan ketat di bandara, termasuk sekali di bawah undang-undang antiteror Schedule 7 Inggris yang terkenal di Bandara Manchester. Namun, menghadapi perlakuan seperti ini di Singapura—negara yang telah saya kunjungi beberapa kali di masa lalu tanpa masalah, dan negara pertama yang pernah saya kunjungi sebagai mahasiswa muda—sangat meresahkan.

Posisi Singapura terhadap Palestina cukup jelas. Meskipun secara resmi mendukung solusi dua negara dan sering menyatakan keprihatinan atas kekerasan di wilayah tersebut, kebijakan luar negerinya sangat condong ke Israel. Kerja sama militer antara kedua negara kuat, termasuk pengadaan persenjataan buatan Israel. Dengan demikian, kritik terbuka terhadap Israel atau dukungan publik terhadap hak-hak Palestina mungkin diam-diam dicegah dalam ruang publik Singapura yang dikontrol ketat. Bagi warga negara asing seperti saya, bahkan transit melalui bandara bisa cukup untuk memicu pengawasan ketat.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran pertanyaan kritis tentang kebebasan berekspresi dan independensi akademis—tidak hanya di dalam Singapura, tetapi juga di seluruh jaringan negara yang semakin berkembang yang memprioritaskan aliansi geopolitik di atas hak-hak dasar. Efek yang mengerikan itu nyata. Setelah pengalaman ini, saya sekarang secara aktif menghindari penerbangan yang transit melalui Singapura. Saya menolak undangan untuk berbicara atau berpartisipasi dalam acara di sana. Saya tidak lagi merasa aman bepergian melalui negara yang menghukum penyelidikan intelektual di Timur Tengah.

Kita harus bertanya: ruang akademis dan jurnalistik global seperti apa yang kita ciptakan ketika negara mulai menghukum orang bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang mereka tulis? Ketika petugas keamanan mulai mengutip artikel Anda untuk membenarkan interogasi perbatasan, Anda tahu Anda tidak hanya sedang diprofilkan—Anda sedang diawasi untuk berpikir.

Jurnalis dan akademisi harus tetap waspada. Kita harus terus mengatakan kebenaran kepada penguasa, terutama ketika itu menyangkut orang-orang yang tertindas seperti Palestina. Penting untuk terus menantang kekuasaan melalui penyelidikan kritis dan mendokumentasikan cara-cara yang halus dan terbuka di mana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat melampaui batas-batas negara.

Singapura, pada bagiannya, harus bertanggung jawab. Jika ingin tetap menjadi pusat yang disegani untuk transportasi global, bisnis, dan akademis, Singapura tidak dapat menargetkan orang berdasarkan pandangan mereka. Singapura tidak dapat memilih dan memilah percakapan intelektual mana yang diizinkan. Singapura tentu tidak dapat menekan penulisan tentang Palestina tanpa mengungkapkan keterlibatannya sendiri dalam upaya yang jauh lebih besar untuk membungkam perjuangan itu.

Mari kita perjelas: Palestina bukanlah tabu. Palestina bukanlah kejahatan. Menulis tentangnya seharusnya tidak menjadikan siapa pun tersangka.

Saya diberitahu untuk tidak menulis tentang apa yang terjadi pada saya di Bandara Changi. Namun, diam bukanlah pilihan.