Oposisi Rusia Demo Besar Tolak Reformasi Putin 'Pemimpin Seumur Hidup'

MOSKOW - Oposisi Rusia pada hari Sabtu (29/2/2020) akan menggelar protes besar pertamanya sejak Presiden Vladimir Putin mengusulkan reformasi konstitusi Januari lalu. Oposisi menganggap perubahan konstitusi itu sebagai trik untuk membantu Putin tetap berkuasa setelah mandatnya sebagai presiden berakhir pada 2024.

Bagi kubu oposisi, dengan perubahan konstitusi, Putin tetap mengontrol pemerintah meski sudah pensiun atau seolah-olah dia menjadi pemimpin seumur hidup.

Selain mengirim pesan kepada Putin tentang penolakan terhadap perubahan konsitusi Rusia, protes besar oposisi hari ini juga untuk menandai lima tahun pembunuhan politisi oposisi, Boris Nemtsov. Politisi tersebut ditembak mati di dekat Kremlin pada 2015 setelah gencar mengkritik intervensi Moskow dalam krisis Ukraina.

Penyelenggara demo, termasuk pemimpin oposisi paling terkemuka di negara itu Alexei Navalny, menyerukan partisipasi massa. Banyak yang melihat protes itu sebagai ujian atas kemauan masyarakat untuk menolak rencana Putin dalam memperluas cengkeramannya pada kekuasaan.

"Kremlin akan melihat berapa banyak orang yang menghadiri Nemtsov March," kata Navalny mengacu pada nama demo besar yang dia gelar.

Pada bulan Januari, Putin mengeluarkan "badai politik" dengan mengusulkan perombakan konstitusi Rusia. Usulan itu merupakan perubahan pertama pada undang-undang dasar Rusia sejak 1993.

Para analis melihat reformasi konstitusi itu sebagai persiapan awal untuk suksesi ketika masa jabatan presiden keempat Putin berakhir pada 2024. Sedangkan oposisi berpendapat orang kuat Kremlin itu ingin tetap menjadi pemimpin seumur hidup.

Putin pertama kali berkuasa sebagai perdana menteri pada tahun 1999 di bawah Boris Yeltsin sebelum menjadi presiden pada tahun 2000. Dia menjabat sebagai presiden secara penuh dalam dua periode secara berturut-turut antara tahun 2000 hingga 2008. Setelah itu, dia menjabat sebagai perdana menteri selama empat tahun. Pada tahun 2012, Putin kembali sebagai presiden.

Pihak berwenang Rusia hanya mengizinkan 30.000 demonstran dalam aksi hari ini setelah puluhan tokoh terkenal, termasuk penulis dan ilmuwan, mengajukan petisi ke balai kota Moskow. Unjuk rasa yang lebih kecil diperkirakan terjadi di sejumlah kota termasuk Saint Petersburg.

Rusia berencana mengadakan pemungutan suara publik tentang perubahan atau amandemen konstitusi pada 22 April 2020.

Lebih dari 48.000 orang sejauh ini menandatangani petisi untuk menentang "kudeta konstitusional dan perebutan kekuasaan".

Menurut Levada Center, sebuah jajak pendapat independen, seperempat orang Rusia akan mendukung proposal amandemen konstitusi, sementara 56 persennya mengatakan mereka tidak yakin mengapa amandemen itu diperlukan.

Menurut jajak pendapat tersebut, 45 persen orang Rusia juga mengatakan Putin harus keluar dari kekuasaan pada tahun 2024, sementara 45 persen lainnya mengatakan dia harus tetap berkuasa.

Viktoria Popova, seorang seniman setempat, mengatakan dia akan bergabung dengan demo besar hari Sabtu. Namun, dia mengakui bingung dengan proposal amandemen konstitusi.

"Sejujurnya, saya tidak mengerti apa yang terjadi dan saya tidak dalam posisi untuk mencari tahu," katanya kepada AFP.

Para pengunjuk rasa juga akan mendesak pihak berwenang untuk membebaskan tahanan politik Rusia. Sejumlah orang dipenjara setelah puluhan ribu berdemonstrasi di Moskow musim panas lalu untuk menuntut pemilu yang adil, dalam gelombang protes terbesar di negara itu selama lebih dari setengah dekade.

Bulan ini pengadilan Rusia juga memenjarakan tujuh orang selama enam hingga 18 tahun atas tuduhan terlibat terorisme. Pendukung mereka mengatakan ketujuh orang tersebut adalah korban dari konspirasi layanan keamanan dan disiksa untuk memberatkan diri mereka sendiri.