Khawatir Zionis Kembangkan Senjata Pemusnah Massal, Qatar Minta IAEA Awasi Semua Fasilitas Nuklir Israel
Minggu, 09 Maret 2025 - 16:08 WIB
loading...
Qatar meminta IAEA awasi semua fasilitas nuklir Israel. Foto/Xinhua/Nidal Eshtayeh
A
A
A
DOHA - Kementerian Luar Negeri Qatar mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Doha telah mengajukan banding kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk menjadikan semua fasilitas nuklir Israel tunduk pada inspeksi dan regulasi badan nuklir global tersebut.
Dalam sebuah sesi badan atom PBB pada hari Sabtu, Duta Besar Qatar dan Perwakilan Tetap untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional di Wina, Jassim Yacoub al-Hammadi, juga mendesak rezim Tel Aviv untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
“Hammadi menggarisbawahi perlunya komunitas internasional dan lembaga-lembaganya untuk menegakkan komitmen mereka berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, IAEA, dan Konferensi Peninjauan NPT 1995, yang menyerukan Israel untuk menyerahkan semua fasilitas nuklirnya pada perlindungan IAEA,” demikian bunyi pernyataan Qatar, dilansir Press TV.
Duta Besar Qatar juga mengimbau “upaya internasional yang lebih intensif” untuk membawa Israel ke dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai entitas non-nuklir,” catat kementerian luar negeri Qatar.
Baca Juga: NATO Terancam Bubar, Eropa Bangun Koalisi Baru
Ditambahkannya bahwa semua negara Timur Tengah, kecuali rezim Israel, merupakan pihak dalam NPT dan memiliki perjanjian perlindungan yang efektif dengan IAEA.
Israel diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang persenjataannya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata nonkonvensional di Asia Barat.
Israel menolak mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya oleh IAEA atau menandatangani NPT.
Menteri luar negeri Iran mengatakan masyarakat internasional harus mendorong rezim Israel untuk bergabung dengan NPT dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah Pengamanan IAEA.
Di bagian lain sambutannya, Hammadi mencatat bahwa Israel melanjutkan kebijakan agresifnya, termasuk seruan ekstremis untuk pemindahan paksa warga Palestina, peningkatan serangan militer terhadap kota-kota dan kamp pengungsi di Tepi Barat, blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mempertahankan pembatasan operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Diplomat tinggi Qatar tersebut mencatat bahwa Doha mengajukan memorandum tertulis minggu lalu ke Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai permintaan pendapat penasihat berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tanggal 19 Desember 2024.
“Permintaan tersebut meminta klarifikasi tentang kewajiban Israel terkait kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya, dan negara pihak ketiga,” tegas Hammadi.
Ia menekankan bahwa memorandum Qatar menegaskan tugas Israel untuk mengizinkan PBB dan organisasi internasional lainnya, khususnya UNRWA dan lembaga kemanusiaan, untuk beroperasi di wilayah yang diduduki Israel.
“Memorandum tersebut juga menyerukan Israel untuk menghormati dan melindungi aset PBB dan organisasi internasional lainnya, termasuk sekolah, fasilitas medis, infrastruktur transportasi, dan sumber daya air, serta personelnya.”
Hammadi akhirnya menekankan perlunya masyarakat internasional dan lembaga-lembaganya untuk mengambil tindakan tegas guna memaksa Israel untuk melaksanakan resolusi-resolusi internasional, mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka, memulihkan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Barat, serta mencegah risiko global lebih lanjut.
Dalam sebuah sesi badan atom PBB pada hari Sabtu, Duta Besar Qatar dan Perwakilan Tetap untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional di Wina, Jassim Yacoub al-Hammadi, juga mendesak rezim Tel Aviv untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
“Hammadi menggarisbawahi perlunya komunitas internasional dan lembaga-lembaganya untuk menegakkan komitmen mereka berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, IAEA, dan Konferensi Peninjauan NPT 1995, yang menyerukan Israel untuk menyerahkan semua fasilitas nuklirnya pada perlindungan IAEA,” demikian bunyi pernyataan Qatar, dilansir Press TV.
Duta Besar Qatar juga mengimbau “upaya internasional yang lebih intensif” untuk membawa Israel ke dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai entitas non-nuklir,” catat kementerian luar negeri Qatar.
Baca Juga: NATO Terancam Bubar, Eropa Bangun Koalisi Baru
Ditambahkannya bahwa semua negara Timur Tengah, kecuali rezim Israel, merupakan pihak dalam NPT dan memiliki perjanjian perlindungan yang efektif dengan IAEA.
Israel diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang persenjataannya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata nonkonvensional di Asia Barat.
Israel menolak mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya oleh IAEA atau menandatangani NPT.
Menteri luar negeri Iran mengatakan masyarakat internasional harus mendorong rezim Israel untuk bergabung dengan NPT dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah Pengamanan IAEA.
Di bagian lain sambutannya, Hammadi mencatat bahwa Israel melanjutkan kebijakan agresifnya, termasuk seruan ekstremis untuk pemindahan paksa warga Palestina, peningkatan serangan militer terhadap kota-kota dan kamp pengungsi di Tepi Barat, blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mempertahankan pembatasan operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Diplomat tinggi Qatar tersebut mencatat bahwa Doha mengajukan memorandum tertulis minggu lalu ke Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai permintaan pendapat penasihat berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tanggal 19 Desember 2024.
“Permintaan tersebut meminta klarifikasi tentang kewajiban Israel terkait kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya, dan negara pihak ketiga,” tegas Hammadi.
Ia menekankan bahwa memorandum Qatar menegaskan tugas Israel untuk mengizinkan PBB dan organisasi internasional lainnya, khususnya UNRWA dan lembaga kemanusiaan, untuk beroperasi di wilayah yang diduduki Israel.
“Memorandum tersebut juga menyerukan Israel untuk menghormati dan melindungi aset PBB dan organisasi internasional lainnya, termasuk sekolah, fasilitas medis, infrastruktur transportasi, dan sumber daya air, serta personelnya.”
Hammadi akhirnya menekankan perlunya masyarakat internasional dan lembaga-lembaganya untuk mengambil tindakan tegas guna memaksa Israel untuk melaksanakan resolusi-resolusi internasional, mengakui hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka, memulihkan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Barat, serta mencegah risiko global lebih lanjut.
(ahm)
Lihat Juga :
