Ancaman Mata-mata Asing di Australia Melebihi Puncak Perang Dingin

CANBERRA - Pejabat top intelijen Australia memperingatkan bahwa akademisi universitas dan pengusaha lokal rentan terhadap ancaman spionase dan campur tangan asing. Ancaman mata-mata asing itu bahkan disebut lebih tinggi daripada di puncak Perang Dingin.

Peringatan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) Mike Burgess hari Senin. Dia mengatakan ada peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ancaman spionase dan campur tangan asing oleh beberapa negara yang berusaha memengaruhi pembuat undang-undang, pejabat pemerintah, tokoh media, pemimpin bisnis, dan akademisi.

"Tingkat ancaman yang kita hadapi dari kegiatan mata-mata dan campur tangan asing saat ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata Burgess dalam penilaian ancaman tahunan ASIO. "Itu lebih tinggi sekarang, daripada di puncak Perang Dingin," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Selasa (25/2/2020).

Bos mata-mata Australia itu tidak menyebut nama negara tertentu, tetapi para analis berasumsi bahwa jari itu diarahkan pada China.

"Sangat masuk akal untuk berasumsi bahwa China adalah negara yang dipermasalahkan," kata Rory Medcalf, kepala National Security College di Australian National University, seperti dikutip Reuters.

Pada bulan September 2019, agen intelijen Australia mengungkapkan bahwa China bertanggung jawab atas serangan dunia maya terhadap parlemen nasional negara itu dan tiga partai politik terbesar beberapa bulan sebelum pemilu pada bulan Mei tahun itu.

Menurut laporan Reuters, pemerintah Australia menutupi identitas para pelaku serangan siber untuk melindungi hubungan dagangnya dengan China.

China, yang merupakan mitra dagang terbesar Australia dan pembeli terbesar bijih besi, batu bara, dan barang-barang pertanian, membantah tuduhan itu.

"Saya tidak peduli negara apa yang sedang kita bicarakan, apakah itu China atau Rusia atau Iran—jika orang-orang menimbulkan ancaman bagi negara kita, mereka akan ditangani sesuai dengan tingkat ancaman itu," kata Menteri Dalam Negeri Peter Dutton.