Menteri India Bilang Umat Islam Harusnya Dikirim ke Pakistan

NEW DELHI - Seorang menteri India terkenal karena retorika yang berapi-api menyatakan bahwa umat Islam di negaranya seharusnya dikirim ke Pakistan pada saat pembagian kedua negara tahun 1947. Dia mengklaim langkah itu akan menyelamatkan negara dari banyak masalah.

Menteri yang membuat komentar kontroversial itu adalah Giriraj Singh. Dia adalah Menteri Peternakan, Susu dan Perikanan. Komentarnya muncul dalam pidato di Purnia kemarin.

Dia mengatakan kerusuhan yang meluas sebagai imbas dari dua undang-undang yang kontroversial—Citizenship Amendment Act (CAA) dan National Register of Citizens (NRC)—dapat dihindari jika Muslim India dideportasi ke Pakistan ketika negara itu terpisah dari India di masa kini.

“Inilah saatnya untuk berkomitmen pada bangsa. Sebelum 1947, (Muhammad Ali) Jinnah mendorong (pembentukan) negara Islam. Itu adalah kesalahan besar oleh leluhur kami, kami membayar harganya," kata Singh.

"Jika pada waktu itu saudara-saudara Muslim telah dikirim ke sana dan umat Hindu dibawa ke sini, kami tidak akan berada dalam situasi ini. Jika (orang India dianiaya di luar negeri) tidak mendapatkan perlindungan di sini ke mana mereka akan pergi?," lanjut dia, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (21/2/2020).

Ini bukan pertama kali Singh membuat pidato yang kontroversial. Singh baru-baru ini dipanggil dan ditegur oleh presiden nasional BJP (Bharatiya Janata Party)—partai yang berkuasa—Jagat Prakash Nadda, setelah ia menyebut sebuah seminari Islam di Uttar Pradesh sebagai "sumber terorisme". Namun, teguran itu tidak membuat sang menteri kapok.

Diloloskan pada akhir tahun lalu, CAA membuka jalan pemberian kewarganegaraan India bagi minoritas agama yang menghadapi penganiayaan di Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh. Namun, CAA tidak berlaku bagi migran Muslim.

Para kritikus menganggap undang-undang itu diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai sekuler India. Ribuan orang telah bergabung dalam protes nasional untuk menentangnya.

Pemerintah, dalam respons-nya, berpendapat bahwa undang-undang ini secara eksklusif ditujukan untuk kaum minoritas, dan umat Islam masih dapat mengajukan kewarganegaraan India dengan cara lain.