PBB Ungkap 430.000 Orang Palestina Melintas dari Gaza Selatan ke Utara
Kamis, 30 Januari 2025 - 18:30 WIB
loading...
Ribuan warga Palestina yang mengungsi terus kembali ke rumah mereka dengan berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda dan kendaraan saat mereka melewati Koridor Netzarim dan jalan Salah al-Din di Jalur Gaza pada 29 Januari 2025. Foto/Moiz Salhi/Anadolu Ag
A
A
A
JALUR GAZA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (29/1/2025), melaporkan hampir 430.000 orang pindah dari Jalur Gaza selatan ke utara.
“Mitra kemanusiaan kami memperkirakan lebih dari 423.000 orang telah menyeberang dari selatan ke utara sejak dibukanya jalan Salah Ad-Din dan Al Rashid pada hari Senin,” ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers.
Pekerja bantuan di lapangan menyediakan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan bagi mereka yang sedang bergerak, menurut Dujarric.
Dia menjelaskan, “Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mendistribusikan gelang identifikasi bagi anak-anak untuk membantu keluarga tetap aman dan terhubung sepanjang perjalanan.”
“Mereka yang bergerak juga termasuk anak-anak tanpa pendamping, wanita hamil, orang tua, orang sakit kronis dan orang-orang cacat dan mereka yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan,” ujar dia.
Dujarric juga menyoroti “kemunduran drastis dalam situasi kemanusiaan dan perlindungan perlindungan” di Tepi Barat yang Diduduki.
“Pasukan Israel melanjutkan operasi mereka di wilayah Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat utara. Kami telah berulang kali menyatakan kekhawatiran atas penggunaan taktik mematikan seperti perang selama operasi ini,” papar dia.
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric melaporkan “infrastruktur sipil hancur dan layanan penting terganggu” di Tepi Barat yang diduduki.
Dia mengatakan hampir 1.000 warga Palestina telah mengungsi akibat gangguan terhadap layanan penting.
Ketika ditanya tentang larangan Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang akan mulai berlaku pada hari Kamis, Dujarric mengatakan PBB telah “mengambil beberapa tindakan” dan menegaskan badan PBB tersebut “akan terus melaksanakan mandatnya, “sampai secara fisik tidak dapat melakukannya”.
Mengenai kemungkinan ancaman oleh penegak hukum Israel terhadap Badan dan personelnya, Dujarric mengatakan, “Personel, baik nasional maupun internasional, perlu dilindungi menurut hukum internasional dan menurut kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.”
Dujarric juga mencatat tidak ada jaminan yang diberikan oleh Israel kepada PBB untuk melindungi stafnya.
Knesset (parlemen) Israel memberikan suara pada bulan Oktober untuk melarang operasi UNRWA di wilayah yang diduduki Israel, dengan tuduhan karyawan Badan PBB tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Tuduhan itu dibantah UNRWA.
Larangan tersebut, yang muncul di tengah permusuhan yang sedang berlangsung di Gaza, telah menimbulkan kekhawatiran tentang gangguan terhadap bantuan penting bagi jutaan pengungsi Palestina.
Pejabat PBB telah berulang kali memperingatkan tindakan tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan.
UNRWA, yang telah beroperasi sejak tahun 1949, menyediakan layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi para pengungsi Palestina di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Meskipun menghadapi tantangan politik dan keuangan, Badan tersebut tetap menjadi penyelamat bagi masyarakat yang rentan.
Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut.
Rezim apartheid Zionis juga melobi keras agar UNRWA ditutup karena merupakan satu-satunya badan PBB yang memiliki mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.
Jika badan tersebut tidak ada lagi, menurut Israel, maka masalah pengungsi tidak boleh ada lagi, dan hak yang sah bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka tidak akan diperlukan lagi.
Israel telah menolak hak Palestina untuk kembali tersebut sejak akhir tahun 1940-an, meskipun keanggotaannya sendiri di PBB dibuat dengan syarat pengungsi Palestina diizinkan kembali ke rumah dan tanah mereka.
Baca juga: Hamas dan Jihad Islam Segera Bebaskan Tawanan di Khan Younis
“Mitra kemanusiaan kami memperkirakan lebih dari 423.000 orang telah menyeberang dari selatan ke utara sejak dibukanya jalan Salah Ad-Din dan Al Rashid pada hari Senin,” ungkap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers.
Pekerja bantuan di lapangan menyediakan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan bagi mereka yang sedang bergerak, menurut Dujarric.
Dia menjelaskan, “Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mendistribusikan gelang identifikasi bagi anak-anak untuk membantu keluarga tetap aman dan terhubung sepanjang perjalanan.”
“Mereka yang bergerak juga termasuk anak-anak tanpa pendamping, wanita hamil, orang tua, orang sakit kronis dan orang-orang cacat dan mereka yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan,” ujar dia.
Dujarric juga menyoroti “kemunduran drastis dalam situasi kemanusiaan dan perlindungan perlindungan” di Tepi Barat yang Diduduki.
“Pasukan Israel melanjutkan operasi mereka di wilayah Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat utara. Kami telah berulang kali menyatakan kekhawatiran atas penggunaan taktik mematikan seperti perang selama operasi ini,” papar dia.
Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric melaporkan “infrastruktur sipil hancur dan layanan penting terganggu” di Tepi Barat yang diduduki.
Dia mengatakan hampir 1.000 warga Palestina telah mengungsi akibat gangguan terhadap layanan penting.
Ketika ditanya tentang larangan Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang akan mulai berlaku pada hari Kamis, Dujarric mengatakan PBB telah “mengambil beberapa tindakan” dan menegaskan badan PBB tersebut “akan terus melaksanakan mandatnya, “sampai secara fisik tidak dapat melakukannya”.
Mengenai kemungkinan ancaman oleh penegak hukum Israel terhadap Badan dan personelnya, Dujarric mengatakan, “Personel, baik nasional maupun internasional, perlu dilindungi menurut hukum internasional dan menurut kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.”
Dujarric juga mencatat tidak ada jaminan yang diberikan oleh Israel kepada PBB untuk melindungi stafnya.
Knesset (parlemen) Israel memberikan suara pada bulan Oktober untuk melarang operasi UNRWA di wilayah yang diduduki Israel, dengan tuduhan karyawan Badan PBB tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Tuduhan itu dibantah UNRWA.
Larangan tersebut, yang muncul di tengah permusuhan yang sedang berlangsung di Gaza, telah menimbulkan kekhawatiran tentang gangguan terhadap bantuan penting bagi jutaan pengungsi Palestina.
Pejabat PBB telah berulang kali memperingatkan tindakan tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan.
UNRWA, yang telah beroperasi sejak tahun 1949, menyediakan layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi para pengungsi Palestina di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Meskipun menghadapi tantangan politik dan keuangan, Badan tersebut tetap menjadi penyelamat bagi masyarakat yang rentan.
Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut.
Rezim apartheid Zionis juga melobi keras agar UNRWA ditutup karena merupakan satu-satunya badan PBB yang memiliki mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.
Jika badan tersebut tidak ada lagi, menurut Israel, maka masalah pengungsi tidak boleh ada lagi, dan hak yang sah bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka tidak akan diperlukan lagi.
Israel telah menolak hak Palestina untuk kembali tersebut sejak akhir tahun 1940-an, meskipun keanggotaannya sendiri di PBB dibuat dengan syarat pengungsi Palestina diizinkan kembali ke rumah dan tanah mereka.
Baca juga: Hamas dan Jihad Islam Segera Bebaskan Tawanan di Khan Younis
(sya)
Lihat Juga :
