Meski Gencar Dimakzulkan, Presidn Trump Tetap Percaya Diri

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap percaya diri meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Demokrat, hendak melancarkan proses pemakzulan. Apalagi, dia sudah mendapatkan jaminan dari Senat kalau persidangan pemakzulan di Senat akan berlangsung singkat. ‘

Pemimpin mayoritas Senat AS Mitch McConnel mengungkapkan tentang persidangan pemakzulan singkat di Senat untuk Presiden Trump. Dia mengungkapkan, tidak akan memanggil saksi pada persidangan tersebut. “Senat tidak perlu memanggil saksi dan kita memiliki sidang lainnya,” ungkap McConnel dilansir Reuters.

Pernyataan McConnel itu setelah DPR menyepakati pasal pemakzulan terhadap Trump. McConnel menyindir DPR AS yang membuat persidangan seperti menjadi Trump sebagai pihak yang bersalah. “51 senator bisa datang bersama untuk mendengarkan sesuatu yang sudah cukup dan mereka percaya mereka mengetahui apa yang akan terjadi dan hendak memilih dua pasal pemakzulan yang dikirim DPR kepada kita,” paparnya.

DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pekan depan setelah menetapkan tuduhan formal terhadap Trump pada Selasa lalu. Dakwaan pemakzulan itu menyatakan Trump menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan Ukraina agar menyelidiki Joe Biden, kandidat calon presiden (capres) Partai Demokrat, dan menghalangi investigasi Kongres terhadap skandal tersebut.

Trump sendiri membantah tudingan yang dibuat Partai Demokrat. Dia juga menyatakan penyelidikan pemakzulan tidak melemahkan para pendukungnya dalam upayanya untuk memenangkan kembali pemilu presiden pada November 2020.

Pandangan lain diungkapkan pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer. “Saya persidangan persidangan yang penuh dan terbuka, bukan singkat,” pintanya. Di Senat terdapat 53 senator Republik, 45 Demokrat dan dua independen yang umumnya berafiliasi dengan Demokrat. Dibutuhkan dua pertiga suara anggota Senat atau sedikitnya 67 jika 100 anggota Senat hadir, untuk menyatakan presiden sebagai pihak bersalah atas tuduhan pemakzulan dan diberhentikan dari Gedung Putih.

Trump membela diri dengan menyebut anggota DPR dari Partai Demokrat yang melakukan penyelidikan pemakzulan seperti “perburuan penyihir”. Pekan lalu, Trump mengirim pengacara Gedung Putih untuk menghadiri makan siang bersama anggota Senat Partai Republik untuk mendiskusikan persidangan pemakzulan.

Persidangan pemakzulan Trump akan dilaksanakan Senat pada awal tahun depan, sebelum pelaksanaan pemilu pendahuluan di Iowa dan New Hampshire. Untuk bisa sukses menggulingkan Trump, Demokrat membutuhkan sedikitnya 20 anggota Senat Republik untuk memberikan dukungan. Tapi, sejauh ini anggota Senat Republik masih satu suara mendukung Trump.

Ketua Komisi Hukum DPR Jerrold Nadler mengatakan Demokrat mengambil tindakan karena Trump melanggar Konstitusi AS, membahayakan keamanan nasional, dan mengabaikan integritas pemilu 2020. “Tidak ada seorang pun, termasuk presiden, kebal hukum,” kata Nadler. Sedangkan juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham menuding Demokrat melakukan upaya tanpa dasar dan partisan dengan langkah pemakzulan.

Trump merupakan presiden AS keempat yang menghadapi pemakzulan. Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pernah menjalani proses pemakzulan pada 1998. Itu disebabkan kebohongan skandal seksual dengan pegawai magang di Gedung Putih, Monica Lewinsky. Proses pemakzulan itu dibatalkan Senat.

Selain itu, Presiden Richard Nixon dari Partai Republik dimakzulkan pada 1974. Itu terkait keterlibatannya dalam skandal Watergate. Presiden ke-37 AS itu memilih mengundurkan diri pada 1974 sebelum pemakzulan tersebut dilaksanakan. Kemudian, Presiden Andre Johnson dimakzulkan pada pada 1868. Dia dituding mengabaikan keinginan Kongres. Namun, proses tersebut tidak dilanjutkan oleh Senat. Dia hampir saja mengalami pemakzulan karena dukungan mayoritas dua pertiga di Senat kurang satu suara.

Demokrat melancarkan proses pemakzulan terhadap Trump sejak akhir September lalu setelah adanya seorang whistleblower mengeluhkan telepon Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada 25 Juli. Telepon itu membahas permintaan Trump menyelidiki keterlibatan mantan Wakil Presiden Joe Biden dalam skandal korupsi.

Jajak pendapat yang dilaksanakan Reuters/Ipsos menunjukkan 44% rakyat AS mendukung pemakzulan, sedangkan 42% menentangnya. Tiga dari empat pendukung Demokrat mendukung pemakzulan Trump, sedangkan satu dari 10 pendukung Republik memberikan dukungan.