Filipina Akhiri Darurat Militer di Mindanao

MANILA - Filipina akan mencabut undang-undang darurat militer di wilayah selatan Mindanao pada akhir bulan ini. Pencabutan itu merujuk pada iklim keamanan yang membaik dan ancaman ekstrimisme yang berkurang selama dua tahun setelah salah satu serangan yang diinspirasi oleh ISIS terbesar di Asia.

Darurat militer diberlakukan pada Mei 2017 sebagai tanggapan atas serangan mendadak di kota Marawi oleh pejuang lokal dan asing yang loyal pada ISIS. Pemberontak menguasai kota selama lima bulan, menangkal serangan udara harian dan serangan darat sebelum para pemimpin mereka dilaporkan tewas.

Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan Presiden Rodrigo Duterte mengindahkan nasihat dari seorang pejabat pertahanan terkemuka yang dengan suara bulat di belakang mengakhiri kekuasaan militer, dan yakin bahwa perintah dapat dipertahankan tanpanya.

"Orang-orang dari Mindanao yakin bahwa setiap ancaman besar yang baru jadi di wilayah ini akan dihancurkan sejak awal," kata Panelo seperti dikutip dari Reuters, Selasa (10/12/2019).

Langkah ini diharapkan akan disambut di seluruh Mindanao, sebuah wilayah berpenduduk 22 juta orang, di mana ancaman terbatas pada wilayah-wilayah yang sebagian besar penduduknya Muslim dengan sejarah kemiskinan, marginalisasi, dan pemberontakan separatis.

Meskipun pemerintah telah menyebutkan keberhasilan dalam membongkar jaringan-jaringan ekstremis, Filipina kini dihadapkan dengan ancaman baru yang menyeramkan dari aksi bom bunuh diri, yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Filipina selatan.

Setidaknya ada lima percobaan bom bunuh diri yang berhasil atau sukses sejak Juli tahun lalu di kepulauan Sulu, menewaskan lebih dari 40 orang.

Mereka termasuk pemboman kembar dari sebuah gereja Jolo dan sebuah bom van yang diledakkan di sebuah pos pemeriksaan di Basilan. Pemboman yang lain menargetkan pos-pos militer.

Minoritas Muslim negara itu pada bulan Januari dengan suara bulat memilih untuk menciptakan daerah otonom baru di Filipina yang disebut Bangsamoro, yang akan memilih legislatif dan pemerintahannya sendiri dan bertujuan untuk mengakhiri kerusuhan dan ketidakadilan.