PM Boris Johnson Berharap Raih Mayoritas di Parlemen

LONDON - Pemilu parlemen Inggris memasuk masa penting ketika Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn bertarung untuk memenangkan pemilu paling krusial menjelang tenggat waktu negosiasi Britain Exit (Brexit).

Johnson berharap memenangkan pemilu untuk meraih mayoritas mutlak Konservatif setelah kekalahan pendahulunya, Theresa May, pada pemilu dua tahun lalu. Dia juga berharap mewujudkan Brexit dengan mulus dan menyiapkan Inggris bisa mandiri setelah lepas dari Uni Eropa (UE).

Jajak pendapat Survation untuk ITV menunjukkan Partai Konservatif memimpin 14% dibandingkan Partai Buruh. Partai Konservatif meraih 45% dibandingkan Buruh hanya 31%. Jajak pendapat berbeda oleh BMG untuk Independent yang menunjukkan Konservatif diprediksi meraih 41% dengan selisih 14% dibandingkan dengan Buruh hanya 32%.

Johnson memang memprediksi partainya akan memenangkan pemilu yang akan digelar 12 Desember mendatang. Namun, dia menganggap pertarungan belum selesai. "Kita berada di tahap akhir perlombaan, tetapi lajur kuda bisa saja berubah," kata Johnson, dilansir Reuters. Dia mengungkapkan, Partai Konservatif tidak akan melupakan apa yang terjadi pada 2017. "Kali ini adalah pemilu yang sengit," jelasnya.

Meski demikian, Corbyn juga berusaha keras untuk membentuk pemerintahan Partai Buruh setelah absen selama sembilan tahun. Pemilu ini sangat penting karena upaya Brexit harus terealisasi untuk bercerai dari UE. Program yang ditawarkan Corbyn merupakan strategi agar Partai Konservatif kalah dan minimal kehilangan mayoritas di parlemen.

Corbyn tidak hanya fokus pada isu Brexit yang dianggap akan menentukan masa depan Inggris. Partai Buruh tetap fokus menasionalisasi perusahaan besar, 32 jam kerja selama sepekan, dan memberikan 10% saham perusahaan besar untuk pekerja. Menariknya, Partai Buruh juga akan meningkatkan kekuatan serikat, membekukan aturan pensiun pada usia 66, dan membangun perumahan publik dalam skala besar.

"Program yang ditawarkan Partai Buruh ditujukan untuk jangka panjang dan fokus pada perubahan fundamental di Inggris," kata Paul Johnson, Direktur Institute Kajian Fiskal, dilansir CNN. Sedangkan menurut mantan politikus Partai Buruh Denis MacShane, proposal Partai Buruh berbeda dengan apa yang dialami warga Inggris sejak 1970.