alexametrics

Indonesia dan Jepang Gelar Konsultasi Konsuler ke-5 di Surabaya

loading...
Indonesia dan Jepang Gelar Konsultasi Konsuler ke-5 di Surabaya
Delegasi dari Jepang dan RI bertemu saat acara The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation di Surabaya. Foto/DitKonsuler
A+ A-
SURABAYA - Pemerintah RI dan Jepang menggelar The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation yang membahas berbagai isu terkait kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan masalah konsuler lainnya pada 7-8 November 2019 di Surabaya.

Pertemuan Konsultasi Konsuler telah dibuka Winanto Adi, Acting Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI. Sementara itu, Delegasi Jepang diwakili dan dipimpin Direktur Biru Urusan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Jepang Mitsuru Myochin. Pertemuan dilakukan secara intensif dan dipimpin Prasetyo Hadi, Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI.

"Jepang adalah mitra strategis utama Indonesia yang turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui berbagai kerjasama ekonomi, infrastruktur maupun pariwisata. Intensitas hubungan bilateral kedua negara terus mengalami peningkatan sejak ditandatanganinya Kemitraan Strategis RI-Jepang (Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future) pada tahun 2006," ungkap Acting Dirjen Protkons.



Selama periode 2015-2019, Presiden RI telah bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe sebanyak 10 kali. Pertemuan terakhir berlangsung pada 4 November 2019 di sela-sela East Asia Summit yang menghasilkan komitmen kerjasama konkret untuk mendukung pengembangan kualitas SDM Indonesia serta pembangunan ekonomi, termasuk dukungan Jepang terhadap berbagai proyek strategis nasional Indonesia.

Pertemuan konsuler juga merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara di mana kedua negara baru saja memperingati ke-60 tahun hubungan diplomatik RI-Jepang pada 2018 lalu.

Acting Dirjen Protkons mengungkapkan pelaksanaan konsultasi tersebut merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah kekonsuleran yang bersifat strategis, yang dihadapi kedua negara. Lebih lanjut, Acting Dirjen Protkons menyatakan Jepang merupakan salah satu destinasi favorit bagi WNI.Selama 2018, sekitar 400 ribu warga negara Indonesia (WNI) mengunjungi Jepang dan sekitar 56 ribu WNI yang berkunjung ke Jepang sebagai kampung halaman. Sementara itu 500 ribu WN Jepang setiap tahunnya berkunjung ke Indonesia.
Ketua Delegasi Indonesia, Prasetyo Hadi, mengatakan konsultasi konsuler telah berlangsung dalam situasi yang bersahabat dan konstruktif membahas berbagai kekonsuleran diantaranya imigrasi, visa, dan terorisme, permintaan suaka, dan masalah terkait lainnya yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan Jepang.Kedua belah pihak sepakat mengambil langkah-langkah untuk lebih memfasilitasi, memperluas, dan memperkuat hubungan antar masyarakat di berbagai bidang guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Disampaikan pula bahwa salah satu fokus strategis yang diangkat adalah pembahasan mengenai perlindungan WNI khususnya untuk WNI pencari visa suaka ke Jepang. Menurutnya, terdapat peningkatan WNI yang mencari suaka di Jepang. Pada 2016, jumlah pencari suaka mencapai 1.829 orang yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan 2015 (969 orang) dan 2014 (14 orang).Diungkapkannya, kebanyakan WNI pencari suaka tersebut adalah pemegang e-passport bebas visa dan pemagang (trainee) yang mencari suaka karena motif ekonomi dan latar belakang lainnya. Para WNI pemohon suaka bahkan secara terang-terangan mengaku bahwa aplikasi visa suaka adalah untuk mencari kerja.
Terkait dengan hal tersebut, Prasetyo Hadi mengharapkan kiranya Pemerintah Jepang meningkatkan upaya penegakan hukum kepada perusahaan dan agen di Jepang yang memanfaatkan para pencari suaka untuk bekerja di Jepang dan perlunya peningkatan kerjasama antara kepolisian kedua negara guna mengatasi masalah ini.“Perlu kiranya dilakukan diseminasi informasi di Jepang maupun di Indonesia guna menjelaskan bahwa visa suaka bukanlah visa untuk bekerja agar WNI tidak terperdaya,” imbuhnya. Menurutnya, upaya preventif terus dilakukan Pemerintah Indonesia guna mencegah kasus-kasus ini muncul di masa mendatang.
Diskusi juga membahas mengenai kerjasama perdagangan manusia antara kepolisian kedua negara dalam hal bidang pertukaran informasi guna menekan praktik-praktik penipuan yang banyak dialami WNI setiap tahun. Terdapat kecendrungan peningkatan jumlah WNI yang berkunjung ke Jepang setiap tahunnya. Pada 2018 jumlah WNI yang berkunjung ke Jepang mencapai 396.900 orang, meningkat dibanding 2017 yang mencapai 352.200 orang dan 2016 (271.014).

Pemerintah Jepang ingin memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi di Indonesia untuk disampaikan kepada WN Jepang yang akan berkunjung ke Indonesia yang mengalami masalah kekonsuleran. Prasetyo Hadi mengatakan bahwa selama ini Kemlu berusaha mengeluarkan notifikasi konsuler terhadap perwakilan asing di Indonesia termasuk Kedubes Jepang di Jakarta guna memastikan seluruh WNA diperlakukan dengan baik sesuai dengan Konvensi Wina 1963.“Perlakuan dan langkah cepat notifikasi konsuler tersebut juga diharapkan dapat dilakukan pihak Jepang kepada seluruh WNI yang berada di wilayah Jepang jika menghadapi masalah,” ujarnya. Ia menyampaikan harapannya agar perlakuan yang seimbang kiranya dapat dijalankan oleh kedua negara dalam melindungi kepentingan perlindungan warga di luar negeri.
Pertemuan konsultasi juga membahas mengenai ancaman terorisme di dunia serta dampaknya terhadap Asia Tenggara khususnya Indonesia. Bagi Jepang ancaman tersebut dianggap penting guna melindungi warganya mengingat banyak warga negara Jepang yang melakukan wisata setiap tahun dan semakin meningkatnya wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia.

Sementara itu, di bidang kerjasama terorisme tersebut, Kepala Sub Direktorat PWNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri, Direktorat Perangkat Hukum Internasional (HPI), Deputi 3 pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suyoko Junaedi menyampaikan informasi mengenai perkembangan ancaman serangan terorisme di Indonesia.

Disampaikan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dengan memfokuskan kebijakannya untuk pencegahan dan penanganan terorisme adalah yang terbaik. Diutarakan pula, Pemerintah menekankan upaya pemerintah melakukan kebijakan kontra radikalisasi yang dilakukan secara soft approach melalui upaya pencegahan diantaranya penegakan UU ITE.“Pemerintah juga memperkuat kebijakan deradikalisasi dengan melakukan upaya pemulihan antara lain bekerjasama dengan Lembaga Perlindung Saksi,” tutur diplomat yang saat ini bertugas pada BNPT ini.
Kedua delegasi menyatakan keyakinannya bahwa dialog bilateral yang dilakukan memberikan kontribusi positif untuk semakin memperkuat kontak dan pertukaran multidimensi antar masyarakat demi kepentingan bersama antara kedua negara. Mereka sepakat untuk secara rutin mengadakan Konsultasi Konsuler secara bergantian di Jepang dan di Indonesia.

Panitia Teknis Pertemuan Konsuler RI-Jepang Pendekar Muda L Sondakh mengungkapkan bahwa topik-topik penting konsuler tentang permasalahan visa dan ijin tinggal kedua negara, mekanisme notifikasi dan akses kekonsuleran, tindak lanjut perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas serta pembahasan fasilitas diplomatik seperti implementasi pengembalian pajak untuk korps diplomatik, perijinan untuk bangunan Kantor KBRI dan properti KBRI lainnya di Jepang adalah agenda yang dirumuskan pada pertemuan ke-5 di Surabaya.

Sebagian besar isu yang dibahas telah disepakai untuk diselesaikan sesegera mungkin dan selanjutnya akan dipantau perkembangan tindak lanjutnya, pada pertemuan konsuler ke-6 di Jepang pada tahun 2020. Di akhir acara kedua Ketua Delegasi menyepakati Official Report of the Meeting of the 5th Consular Consultation of The Republic of Indonesia-Japan serta menindaklanjuti dokumen action plan sebagai materi pokok pertemuan konsuler tahunan tersebut.
(sfn)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak