Badan Intelijen Rusia Tuding AS Persiapkan Revolusi Warna di Georgia

"Pada 'Tbilisi Maidan' mereka berencana untuk mengungkap 'bukti kecurangan pemilu', menolak untuk mengakui hasil pemilu dan menuntut perubahan kekuasaan. Badan penegak hukum akan terprovokasi untuk menggunakan kekerasan untuk menekan protes. Pada saat yang sama, Amerika sedang menyusun opsi untuk respons politik dan ekonomi yang ‘menghancurkan’ terhadap penggunaan kekuatan yang ‘berlebihan’ oleh pihak berwenang terhadap ‘warga negara yang cinta damai,’” kata SVR dalam sebuah pernyataan.

Hubungan antara Georgia dan Barat, khususnya AS, memburuk setelah Georgia mengesahkan undang-undang ‘agen asing’ yang kontroversial, yang mengharuskan organisasi nirlaba, outlet media, dan individu yang menerima lebih dari 20% pendanaan mereka dari luar negeri untuk mendaftar sebagai entitas yang “mempromosikan kepentingan kekuatan asing.”

Sementara para pendukungnya berpendapat bahwa undang-undang itu akan membantu meningkatkan transparansi media, para pengkritiknya telah mencapnya sebagai ‘hukum Rusia’ karena kemiripannya dengan undang-undang yang disahkan oleh tetangganya pada tahun 2012, meskipun kedua undang-undang tersebut dalam banyak hal meniru Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS tahun 1938 (FARA).

Presiden AS Joe Biden mengatakan awal bulan ini bahwa ia “kecewa” dengan undang-undang tersebut, yang ia gambarkan sebagai “tidak demokratis.” Departemen Luar Negeri AS juga telah mengumumkan pembatasan visa bagi individu “yang bertanggung jawab atau terlibat dalam upaya merusak demokrasi di Georgia, serta anggota keluarga mereka.”