alexametrics

Soal HAM, Pemerintah Masih Banyak PR

loading...
Soal HAM, Pemerintah Masih Banyak PR
Wakil Presiden Asia Foundation Suzanne E. Siskel. Foto/Sindonews/Victor Maulana
A+ A-
SAN FRANCISCO - Wakil Presiden Asia Foundation Suzanne E. Siskel mengatakan bahwa situasi HAM di Indonesia mulai membaik. Namun, dia menyebut masih ada beberapa masalah HAM yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Siskel mengatakan dia pertama kali menginjakan kaki di Indonesia pada tahun 1974 di mana saat itu tidak ada yang membicarakan mengenai HAM dan saat ini banyak hal yang telah berubah.

Dia lalu mengatakan Asia Foundation memiliki program yang berkaitan dengan HAM yang bernama "Peduli". "Kami berbicara dengan banyak kelompok yang belum diakui," ucapnya saat ditemui di kantor pusat Asia Foundation di San Francisco, Amerika Serikat (AS).



"Menurut saya sangat penting bahwa Asia Foundation mulai bekerja di Asia pada tahun 1950an, di mana saat itu HAM bukanlah sebuah topik dibanyak tempat. Dibanyak negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, bekerja keras dengan banyak pihak untuk membahas mengenai kemiskinan, yang menyelimuti semua masalah yang ada di negara tersebut," ucapnya, Selasa (13/8/2019).

"Negara-negara ini ketika mulai makmur, lebih kosmopolitan, ketika daya hidup masyarakat semakin membaik, mulai mengenai banyak masalah lainnya. Di Indonesia, ketika tiba di sana, ketimpangan terbesar terdapat di bagian timur dan ada beberapa bagian lainnya yang prioritas terpinggirkan karena jumlah populasi yang tidak terlalu besar," sambungya.

Saat itu, papar Siskel, pembangunan agrikultur dalam skala besar sedang dilakukan dan saat itu untuk menjadi sangat penting karena banyak orang yang perlu diberi makan.

"Kita maju ke saat ini, ada pengakuan bahwa terdapat beberapa wilayah dan beberapa orang di beberapa bagia dari Indonesia yang ditinggalkan. Jadi, menurut kami program "Peduli" ini bekerja dalam program HAM yang mengenali yang tidak mendapat keuntungan dari masyarakat dan fakta bahwa pemerintah pusat dan daerah mulai mengakui beberapa orang yang bahkan tidak memiliki KTP, orang-orang dari komunitas trangender juga. Jadi, bagi kami pendekatan dalam hal ini menjadi sangat penting," ungkapnya.

Dirinya lalu mengatakan, bahwa perlu diakui masih banyak isu HAM besar lainnya dan Asia Foundation bukan organisasi yang provokatif dalam menyampaikan sesuatu, khususnya mengenai hal ini.

"Kami coba mencari cara untuk meningkatkan hak orang-orang, tapi bukan dengan cara konfrontasi. Jadi kami tidak bekerja dalam situasi yang sangat memprihatinkan, di mana kami akan mengkonfrontasi semua orang. Kami berusaha secara kolaboratif menemukan masalah dan menemukan titik dimana HAM kerapa dilanggar dan mencari cara konstruktif untuk membuat mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain," tukasnya.
(ian)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak