alexametrics

Pembantaian Suku di Papua Nugini karena Hukum Tak Berdaya

loading...
Pembantaian Suku di Papua Nugini karena Hukum Tak Berdaya
Penguburan belasan korban pembantaian suku di Papua Nugini. Foto/ABC.net.au/Rocky Robert Wakinda
A+ A-
PORT MORESBY - Otoritas berewenang Papua Nugini mengakui ketidakberdayaan hukum berkontribusi pada pembantaian mengerikan antarsuku di negara tersebut. Belasan korban pembantaian telah dikuburkan karena para pejabat khawatir sentimen kesukuan semakin memburuk.

"Masyarakat telah mengambil tindakan sendiri dengan tidak adanya hukum dan peraturan ketertiban," kata Menteri Kepolisian Papua Nugini, Bryan Kramer, usai penguburan para korban.

Awal pekan ini, setidaknya 18 orang—kebanyakan wanita dan anak-anak kecil—dibantai di provinsi Hela, termasuk bayi yang belum lahir dari dua wanita yang tengah hamil. Pembantaian itu diduga sebagai pembalasan atas aksi serupa sebelumnya yang melibatkan antarsuku.



"Orang-orang perlu menyadari bahwa ketika institusi kita runtuh, kejahatan di tingkat masyarakat semakin memburuk," kata Kramer, seperti dikutip ABC.net.au, Jumat (12/7/2019). "Situasi ini nyata, terjadi, dan ada peningkatan kejadian."

Pecahnya kekerasan adalah yang terbaru dari konflik suku yang telah berlangsung beberapa dasawarsa di daerah pegunungan dan dataran tinggi yang terpencil di negara Pasifik itu.

Kramer mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Tari—ibu kota distrik Tari-Pori di provinsi Hela—untuk secara pribadi menilai pembunuhan di bawah arahan Perdana Menteri James Marape.

Motif di balik pembantaian itu masih belum diketahui, meskipun para pejabat menduga kejadian itu sebagai tindakan pembalasan atas sengketa suku baru-baru ini yang menewaskan tujuh orang.

Marape menggambarkan para pembunuh sebagai "panglima perang". Dia mengatakan tidak mungkin para pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban oleh polisi yang jumlahnya sedikit di provinsi tersebut. (Baca: Wanita Hamil dan Anak-anak Jadi Korban Perang Suku di Papua Nugini)

Dia juga menyalahkan masuknya senjata berkekuatan tinggi ke dataran tinggi Papua Nugini (PNG) terkait kekerasan di wilayah Hela.

Saat ini hanya ada sekitar 60 petugas polisi di provinsi yang luas dan terpencil dengan jumlah penduduk sekitar 400.000 orang.

Penguburan belasan korban dilakukan oleh penduduk setempat di desa Karida. Korban dari kalangan anak-anak dimakamkan bersama dalam satu kuburan, sedangkan para wanita dimakamkan secara terpisah.

PBB telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembantaian di provinsi Hela dan menyerukan intervensi dari otoritas hukum Papua Nugini untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

"Kami mengecam kuat serangan mematikan dan keji yang menunjukkan pengabaian terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum tersebut," kata David Mcloughlin, seorang penjabat PBB.

"Pembunuhan orang-orang yang tidak masuk akal, termasuk anak-anak, yang memiliki hak fundamental untuk selamat dan dilindungi dari kekerasan, tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun," ujarnya. (Baca juga: Pembantaian Suku di Papua Nugini: Korban Dipotong-potong, Sulit Dikenali)

Secara terpisah, polisi di Papua Nugini telah mengonfirmasi pertikaian suku lain, yang menewaskan sekitar 14 orang. Ketika para pemimpin negara itu berupaya mengatasi pecahnya kekerasan baru-baru ini, pembantaian terbaru telah terjadi di distrik Mul-Baiyer, sekitar 300 kilometer jauhnya dari distrik Tari-Pori.

Ribuan orang mengungsi setiap tahun di Papua Nugini karena kekerasan suku, di mana penargetan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi semakin umum dalam konflik suku.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Papua Nugini mengatakan kepada ABC.net.au bahwa kekerasan suku adalah "fenomena sejarah" di negara yang telah diperburuk oleh penggunaan senjata.

ICRC menyamakan konsekuensi kemanusiaan dari perselisihan suku dengan negara-negara yang dilanda perang seperti Irak, Suriah dan Afghanistan.
(mas)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak