alexametrics

Terus Ditekan Soal S-400, Turki: Kami Bukan Koloni AS

loading...
Terus Ditekan Soal S-400, Turki: Kami Bukan Koloni AS
Kepala Partai MHP, Devlet Bahceli tegaskan tidak ada negara, termasuk AS, yang berhak menentukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan Turki. Foto/Istimewa
A+ A-
ANKARA - Kepala Partai Gerakan Nasionalis Turki (MHP), Devlet Bahceli menyatakan, keputusan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 adalah hak Turki sebagai negara yang berdaulat. Dia menegaskan, tidak ada negara, termasuk Amerika Serikat (AS), yang berhak menentukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan Turki.

"Turki akan membeli S-400 jika membutuhkannya, sesuai dengan keamanan dan kepentingan nasionalnya sendiri. Ini sudah berakhir, Turki adalah satu-satunya otoritas untuk memutuskannya," kata Bahceli, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/6).

Pemimpin oposisi Turki itu kemudian mengatakan, Turki adalah negara yang kuat di kawasan dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan independen dan menerapkannya tanpa konsesi apa pun.



Dia lalu mengkritik Washington, yang menyarankan Turki untuk membeli sistem rudal AS Patriot daripada S-400, dengan argumen bahwa S-400 akan tidak kompatibel dengan sistem NATO dan mengekspos F-35 kepada Rusia. "Turki bukanlah koloni atau negara bagian AS," tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan ia memperkirakan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia akan mulai tiba di Turki pada semester pertama pada Juli.

“Kami membahas masalah S-400 dengan Rusia. Memang masalah S-400 diselesaikan. Saya pikir mereka akan mulai datang pada paruh pertama bulan Juli," kata Erdogan.

Hubungan antara Ankara dan Washington memburuk paska Turki memutuskan membeli S-400. Hubungan kedua terus memburuk setelah AS menyebut bahwa Turki kemungkinan besar akan ditendang dari program F-35.
(esn)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak