Netanyahu Pamer Peta Baru Israel yang Mencakup Golan

YERUSALEM - Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terlihat sangat senang ketika ia memamerkan peta baru Israel yang dibuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan ditandatangani Presiden Donald Trump. Peta baru itu memasukkan Dataran Tinggi Golan ke wilayah Israel.

Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah wilayah Suriah, namun diduduki Israel dalam perang 1967. Negara Yahudi itu kemudian menganeksasi wilayah tersebut pada tahun 1981 meski tak pernah diakui dunia internasional. Trump beberapa bulan lalu secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel, dan memicu kemarahan Suriah dan negara-negara Arab.

Menurut wartawan Channel 13, Yosef Yisrael, peta baru itu dipamerkan pada pertemuan hari Kamis (30/5/2019) antara Netanyahu dan penasihat Gedung Putih Jared Kushner.

"Kunjungan Kushner adalah bagian dari tur internasional untuk menjual rencana perdamaian Timur Tengah yang sangat dinanti-nantikan, yang akan diresmikan pada musim panas ini, tetapi peta yang membagi wilayah itu bukan pertanda baik bagi perdamaian di wilayah tersebut," tulis Yisrael di Twitter.

Netanyahu sendiri mengonfirmasi keberadaan peta baru yang dia pamerkan tersebut."Selama pertemuan kami, Kushner memberi saya peta dari Departemen Luar Negeri (AS) yang sekarang mengakui Dataran Tinggi Golan. "Dia menandatanganinya 'bagus'. Saya katakan, 'sangat bagus'," kata Netanyahu dalam konferensi pers, juga menuliskannya di Twitter.

Resolusi PBB menyatakan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Suriah. Israel hampir memberikan kembali wilayah itu pada tahun 1999, namun batal.

"Kesepakatan Abad Ini"

Kunjungan Kushner ke Timur Tengah diduga sebagai persiapan Washington untuk konferensi di Bahrain pada Juni mendatang. Para pemimpin Palestina telah berjanji untuk memboikot forum yang akan memperkenalkan proposal perdamaian Israel-Palestina rancangan pemerintah Trump yang dikenal sebagai "Deal of the Century" atau "Kesepakatan Abad Ini".

"Setiap orang Palestina yang ambil bagian akan menjadi kolaborator bagi Amerika dan Israel," kata menteri urusan sosial Otoritas Palestina Ahmed Majdalani kepada Reuters, Jumat (31/5/2019).

Pemerintahan Trump pada tahun lalu mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang "abadi dan tidak terbagi". Pengakuan itu diikuti dengan relokasi kedutaan AS dari dari Tel Aviv ke Yerusalem. Palestina tak terima dengan tindakan Trump karena telah lama menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya setelah merdeka kelak.

Rencana perdamaian Israel-Palestina rancangan AS itu juga dilaporkan mengizinkan Israel mempertahankan kedaulatan atas permukiman Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.