Kalah, Partai Erdogan Protes Hasil Pilkada Istanbul dan Ankara

ANKARA - Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memprotes hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di dua kota terbesar di negara itu, Istanbul dan Ankara. Hasil pilkada menunjukkan kemenangan bagi para kandidat kubu partai oposisi.

Di berbagai wilayah di Turki, AKP dan mitra koalisinya memenangkan lebih dari 50 persen suara dalam pilkada hari Minggu. Namun, partai berkuasa itu kalah di Ankara dan kota pusat komersial Istanbul.

Bayram Senocak, pejabat tinggi APK di Istanbul, mengatakan pada hari Selasa bahwa dia telah mengajukan keberatan atas hasil di semua 39 distrik kota. Dia meminta penghitungan suara ulang untuk memperbaiki dugaan penyimpangan dan penilaian kembali suara yang dinyatakan tidak sah.

Langkah protes itu dilakukan sehari setelah komisi pemilihan umum mengumumkan Ekrem Imamoglu, kandidat Wali Kota Istanbul dari partai oposisi (Partai Rakyat Republik atau CHP) unggul atas rivalnya Binali Yildirim dari AKP dengan sekitar 28.000 suara. Yildirim adalah mantan Perdana Menteri Turki.

"Sampai pukul 15.00 hari ini (Selasa), kami telah mengajukan semua permohonan kami ke dewan pemilihan distrik," kata Senocak, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (3/4/2019).

Menuruntya, AKP menemukan perbedaan signifikan antara perolehan suara di tempat pemungutan suara untuk kandidat mereka dengan data yang dikirim ke komisi pemilihan umum.

Dia menunjukkan catatan perolehan suara yang dia klaim ada penyimpangan penghitungan suara. "Siapa pun pejabat yang melakukan ini dan untuk alasan apa pun, kami akan mengikuti langkah-langkah hukum yang diperlukan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua AKP Ankara; Hakan Han Ozcan, mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya juga mengajukan banding atas hasil pilkada di 25 distrik kota.

Mansur Yavas, kandidat Wali Kota Ankara dari CHP memperoleh 50,9 persen suara dalam pemungutan suara hari Minggu. Dia mengalahkan rivalnya, Mehmet Ozhaseki dari AKP dengan persentase hampir empat poin. Ozhaseki adalah mantan menteri di kabinet Erdogan.

Otoritas pemilihan umum memiliki dua hari untuk memutuskan apakah klaim penyimpangan itu bisa diterima atau tidak.