Niat Erdogan Ubah Hagia Sophia Menjadi Masjid Dikecam Oposisi

ISTANBUL - Pemimpin oposisi Turki dari Partai Rakyat Republik (CHP) Kemal Kilicdaroglu mengecam Presiden Recep Tayyip Erdogan setelah sang presiden berniat mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Rencana Erdogan itu dianggap sebagai strategi untuk meraup suara dalam pemilu lokal pekan ini.

Menurut Kilicdaroglu status Hagia Sophia adalah masalah sensitif bagi pemilih konservatif. Bangunan legenderasi itu awalnya adalah gereja yang kemudian diubah menjadi masjid. Saat ini, status bangunan itu adalah museum.

"Apa bedanya dengan label (Hagia Sophia) sebagai masjid ketika fungsinya akan tetap sebagai museum. Tujuan (Erdogan) adalah untuk 'mengadili' suara melalui ini," kata Kilicdaroglu dalam sebuah wawancara dengan penyiar FOX TV, hari Jumat.

Pemimpin CHP itu menyesalkan Erdogan yang menggunakan Hagia Sophia sebagai strategi untuk meraup suara. "Jika Hagia Sofia adalah museum, itu akan tetap menjadi satu. Jika itu adalah masjid, itu juga akan tetap menjadi satu. Tidak ada gunanya mengaduk banyak hal. Jika (Erdogan) menggunakannya sebagai alat untuk pemilu, itu berarti bahwa pemerintahannya hampir berakhir," ujarnya, yang dilansir Hurriyet Daily News, Sabtu (30/3/2019).

Dalam sebuah wawancara televisi minggu lalu, Erdogan mengatakan bahwa status Hagia Sophia dapat diubah menjadi masjid meskipun bangunan katedral kuno akan terus digunakan sebagai museum.

Tekait dengan pemilu yang akan digelar hari Minggu, Kilicdaroglu mendesak para pemilih untuk tetap tenang terlepas dari hasilnya.

“Pada malam (31 Maret), kita semua perlu menampilkan sangfroid. Mungkin ada pro atau kontra, benar atau salah. Kami akan pergi ke kotak suara dan memeriksa masing-masing," ujarnya.

Ketika ditanya apakah dia yakin akan keamanan pemilu, Kilicdaroglu mengatakan dia tidak ragu dan menambahkan bahwa semua pemimpin lingkungan serta anggota dewan provinsi, akan hadir di tempat pemungutan suara.

“Ini hanya pemilu lokal. Yang membuat saya khawatir adalah komentar yang dibuat tentang pemilu yang menjadi masalah kelangsungan hidup negara. Kami hanya memilih kepala daerah," ujarnya.

“Wali kota dan anggota dewan kota bekerja untuk menyediakan layanan, bukan kelangsungan hidup negara. Mereka (pemerintah) ingin melakukan politik atas dasar ketakutan dan kecemasan," imbuh dia.