Bantu Danai Garda Revolusi Iran, AS Sanksi 25 Orang dan Entitas

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap jaringan perusahaan dan orang-orang di Iran, Turki dan Uni Emirat Arab (UEA) yang dituduh membantu mengumpulkan miliaran dolar untuk mendanai operasi Garda Revolusi Iran.

Departemen Keuangan AS memasukkan daftar hitam 25 orang dan organisasi, termasuk sejumlah perusahaan terdepan yang berbasis di tiga negara, yang bekerja atas nama Garda Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kementerian pertahanan Iran untuk mengumpulkan uang bagi kegiatan mereka.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan institusi yang ditargetkan termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya seperti Ansar Bank, Atlas Exchange, Iranian Atlas Company.

"Kami mengekspos jaringan penghindaran sanksi luas yang didirikan oleh rezim Iran untuk menghindari sanksi Amerika," utusan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, mengatakan kepada wartawan.

"Dengan tindakan ini hari ini kami meningkatkan tekanan kami lebih jauh pada rezim Iran," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (27/3/2019).

Hook menggambarkan Ansar sebagai "bankir" Garda Revolusi dan operasinya di luar negeri yang dijalankan oleh Quds Force. Ia mengatakan bank membayar gaji karyawan Pasukan IRGC-Quds dan pejuang asing Iran di Suriah.

"Mereka menciptakan perusahaan depan untuk mengakses sistem keuangan AS sendiri," kata Hook, menambahkan bahwa Teheran merasakan tekanan dari sanksi AS dan menciptakan jaringan untuk mencari cara mengatasi pembatasan.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan front Ansar telah mengumpulkan USD800 juta selama satu setengah tahun terakhir untuk membeli kendaraan militer dan untuk mendanai operasi Pasukan IRGC dan Quds.

Selain itu, Hook mengatakan AS memberikan sanksi kepada kementerian pertahanan Iran untuk dukungannya bagi terorisme dan memberikan dukungan logistik kepada Pengawal Revolusi.

Seorang pejabat AS mengatakan sanksi itu tidak terkait dengan pelabelan kelompok Departemen Luar Negeri AS sebagai apa yang disebut organisasi teroris asing, yang dikenal sebagai FTO. Kementerian pertahanan masuk daftar hitam pada 2007 karena perannya dalam senjata proliferasi pemusnah massal, tambah Hook.

"Kami sekarang memperluas otoritas kami terhadap kementerian pertahanan Iran untuk dukungannya terhadap terorisme," kata Hook kepada wartawan di Departemen Luar Negeri.

Sanksi itu adalah bagian dari kampanye Washington untuk menekan Teheran untuk merundingkan rencana komprehensif guna mengakhiri program nuklir dan misilnya.

Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 antara Teheran dan enam kekuatan dunia tahun lalu. Sejak mengabaikan perjanjian itu, Amerika Serikat telah memberlakukan serangkaian sanksi baru yang bertujuan mencekik pendanaan Iran, terutama dari minyak.

IRGC sejauh ini merupakan organisasi keamanan paling kuat Iran dan memiliki kendali atas taruhan besar ekonomi Iran dan pengaruh besar dalam sistem politiknya.