China Tak Sudi Akui India dan Pakistan sebagai Negara Nuklir

BEIJING - Pemerintah China menegaskan sikapnya yang tidak akan pernah mengakui India dan Pakistan sebagai negara bersenjata nuklir. Sikap yang sama juga berlaku untuk sekutunya, Korea Utara.

"Saya ingin mengatakan bahwa China tidak pernah mengakui India dan Pakistan sebagai negara-negara yang memiliki senjata nuklir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lu Kang dalam sebuah media briefing di Beijing, pada hari Jumat.

"Posisi China dalam perjanjian tentang non-proliferasi senjata nuklir tetap kokoh dan tidak berubah," katanya lagi, seperti dikutip India Today, Sabtu (2/3/2019).

Sikap China itu, kata Lu Kang, mengacu pada Perjanjian Non-Proliferasi yang tidak ditandatangani oleh India maupun Pakistan. China telah memblokir masuknya India ke dalam Kelompok Pemasok Nuklir (NSG) yang beranggotakan 48 negara dengan alasan bahwa mereka belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. India telah secara resmi mengajukan keanggotaan NSG pada Mei 2016.

Dalam reaksi pertamanya terhadap serangan udara Angkatan Udara India (IAF) terhadap kamp teror Jaish-e-Mohammed di Garis Kontrol (LoC) Kashmir, China mendesak India dan Pakistan untuk menahan diri. China telah meminta New Delhi untuk memerangi terorisme melalui kerja sama internasional.

Sementara itu, Prancis pada hari Jumat memberikan dukungan penuh kepada India dalam perang melawan terorisme dalam segala bentuknya. Paris juga menyambut baik pembebasan pilot jet tempur India, Komandan Angkatan Udara Abhinandan Varthaman, yang ditangkap militer Pakistan pada hari Rabu setelah jet tempur MiG-21-nya ditembak jatuh.

"Saya menyambut pelonggaran ketegangan antara India dan Pakistan serta pembebasan pilot Angkatan Udara India yang ditahan di Pakistan," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. "Saya memuji pilihan kedua pemerintah untuk menahan diri dan bertanggung jawab dan mendesak mereka untuk melanjutkan dialog bilateral."

Le Drian mengatakan Prancis akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan 14 Februari di Pulwama dikenai sanksi. Jaish-e-Mohammed yang berbasis di Pakistan telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter India itu.

Bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris, Prancis telah mengajukan proposal baru di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan pemimpin Jaish-e-Mohammed; Masood Azhar, ke dalam daftar hitam pelaku terorisme. Tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah meminta komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara untuk membuat Azhar terkena embargo senjata, larangan perjalanan global, dan pembekuan aset.

Prancis sendiri telah mengambil alih kepresidenan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat.