Jenderal Suriah Dilaporkan Ada di Lebanon, Jerman Ingin Menangkapnya

BEIRUT - Jerman meminta Lebanon untuk mengekstradisi jenderal Suriah, Jamil Hassan. Permintaan itu dikeluarkan setelah Kepala Direktorat Intelijen Angkatan Udara Suriah yang terkenal itu dilaporkan masuk rumah sakit di Lebanon.

Jaksa federal Jerman telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Hassan pada bulan Juni atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan itu berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh para pengungsi Suriah di Jerman.

Ribuan warga Suriah diduga telah disiksa di pusat-pusat penahanan di bawah kendali langsung Jenderal Hassan. Dia merupakan kepala intelijen terlama di Suriah dan dianggap sebagai salah satu pejabat paling kuat di negara itu.

Media berbahasa Arab Al-Masdar pertama kali melaporkan pada hari Kamis bahwa Jenderal Hassan berada di Lebanon untuk mencari perawatan medis. Tidak ada konfirmasi resmi tentang keberadaannya sejak itu.

Anwar al-Bunni, seorang pengacara hak asasi manusia (HAM) Suriah yang berbasis di Jerman, mengatakan kepada Al Jazeera, Minggu (24/2/2019) bahwa sejumlah sumber memberitahu bahwa Jenderal Hassan sedang dirawat di bawah pengawasan Hizbollah, kelompok politik dan milisi yang didukung Iran, dan menjadi sekutu setia Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Saya menemukan melalui sumber-sumber di Suriah dan kemudian melalui orang-orang di Lebanon bahwa Jamil Hassan berada di sebuah rumah sakit di Lebanon di bawah perlindungan Hizbullah," kata Bunni, yang membantu mantan tahanan Suriah mencari keadilan di negara-negara Eropa.

"Kantor (Kementerian) Luar Negeri Jerman menghubungi saya untuk mencari tahu apa yang saya ketahui dan saya katakan kepada mereka. Saya pikir mereka juga harus mengumpulkan data intelijen mereka sendiri," ujarnya.

Jenderal Hassan adalah anggota lingkaran dalam al-Assad dan pendukung keras taktik untuk memadamkan pemberontakan yang dimulai pada 2011. Departemen Keuangan AS membekukan asetnya karena perannya dalam menindak para pengunjuk rasa pada tahun itu.

Patrick Kroker, seorang pengacara Pusat Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Eropa yang juga memfasilitasi pengajuan kasus terhadap Jenderal Hassan di Jerman, mengatakan bahwa ide di balik langkah diplomatik Jerman adalah untuk membatasi gerakan sang jenderal dan mengirim pesan bahwa Berlin bertekad untuk tidak hanya mengejar tetapi juga menangkap Hassan.

"Ini besar," katanya. "Ini berarti bahwa Jerman tidak (sekadar) mengeluarkan surat perintah penangkapan karena alasan simbolis, tetapi benar-benar mengejarnya," ujarnya.

Namun, pemerintah Jerman menolak untuk secara resmi mengonfirmasi permintaan ekstradisi. Kantor Kejaksaan federal Jerman belum merespons permintaan konfirmasi yang diajukan Al Jazeera.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Lebanon membantah menerima pemberitahuan dari Interpol untuk menangkap jenderal Suriah tersebut.

Presiden Lebanon Michael Aoun mengatakan kantornya tidak tahu jika Jenderal Hassan berada di Lebanon. "Jika dia (Jenderal Hassan) menyelinap masuk karena kesulitan mengendalikan perbatasan, itu harus diselidiki," kata Aoun.

Partai politik Aoun, Free Patriotic Movement, adalah sekutu Hizbullah di parlemen Lebanon. Namun, para ahli mengatakan informasi tentang kemungkinan keberadaan jenderal Suriah mungkin telah disembunyikan dari Aoun.

"Lebanon berada di bawah kendali Hizbullah yang tidak akan pernah membiarkan pemerintah Lebanon mengirim jenderal Suriah ke Jerman," kata Bunni.

Kroker setuju dan mengatakan bahwa meskipun peluang Lebanon menyerahkan jenderal itu mungkin tipis. "Dia tidak bisa bergantung pada kebajikan dari setiap negara yang dia kunjungi, tidak lama."

Suriah tidak menandatangani Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan oleh karenanya, warganya tidak dapat dituntut di Den Haag. Selain itu, Rusia dan China telah memveto beberapa upaya untuk membentuk pengadilan internasional untuk mengadili tuduhan kejahatan, yang diduga untuk melindungi pejabat tinggi di pemerintahan Suriah seperti Jenderal Hassan.

Namun, undang-undang yurisdiksi universal Jerman memungkinkannya untuk menuntut orang atas kejahatan perang yang dilakukan di mana pun di dunia. Minggu lalu, dua pejabat intelijen Suriah ditangkap oleh penegak hukum Jerman. Anwar R ditangkap karena keterlibatannya dalam menyiksa warga Suriah antara 2011-2012 dan Eyad A karena membantu pembunuhan dua orang dan menyiksa setidaknya 2.000 orang.