alexametrics

Politisi Pidato Politik di Masjid, Sultan di Malaysia Marah

loading...
Politisi Pidato Politik di Masjid, Sultan di Malaysia Marah
Sultan Johor, Malaysia, Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Foto/The Star
A+ A-
JOHOR BARU - Seorang sultan di Malaysia marah setelah seorang politisi yang juga menjabat sebagai menteri melakukan pidato politik di dalam sebuah masjid di wilayahnya. Sultan Johor Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar menegaskan bahwa aturan di wilayahnya melarang masjid jadi tempat untuk kegiatan politik.

Sultan Ibrahim memperingatkan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk semua masjid di negara bagian Malaysia itu. Menurutnya, area di dalam maupun di sekitar bangunan masjid adalah lokasi terlarang untuk kegiatan politik kecuali mendapat persetujuan dari Dewan Agama Islam Johor (MAINJ).

Sang Sultan tidak menyebut nama dalam melontarkan kemarahannya. Namun, media setempat melaporkan politisi yang melakukan pidato politik di dalam masjid tersebut adalah Datuk Salahuddin Ayub. Dia adalah wakil presiden Parti Amanah Negara yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Agro.



Mengutip The Star, Minggu (17/2/2019), ada video yang menunjukkan politisi tersebut melakukan pidato politik di dalam masjid di Johor. Video berdurasi 45 detik menunjukkan politisi tersebut berpidato politik kepada jemaah sebelum salat Jumat pada 15 Februari 2019.

Sultan Ibrahim mengatakan pemimpin politik terkait harus mencari audiensi dengannya dan mengajukan permintaan maaf tertulis dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan.

"Semua masjid di negara bagian (Johor) adalah daerah terlarang untuk politik sejak lama. Ini adalah tradisi di Johor," katanya.

"Itu adalah tempat ibadah dan untuk menyatukan umat. Segala jenis politik hanya akan membawa perpecahan, memengaruhi kesucian masjid dan kerukunan masyarakat," imbuh Sultan Ibrahim dalam sebuah pernyataan yang di-posting di halaman Facebook-nya, Sabtu, 16 Februari 2019.

Sebelumnya, Sultan Ibrahim menerima audiensi dari penasihat MAINJ Datuk Noh Gadot dan mufti negara bagian Johor Datuk Yahya Ahmad.

Dia memutuskan bahwa semua ketua masjid dan anggota komite harus mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Islam Johor, dan harus memastikan bahwa hal seperti itu tidak terjadi lagi.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak